REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyiapkan data dan narasi untuk menjawab pertanyaan komunitas internasional di pertemuan perubahan iklim PBB (COP31) di Turki mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung. Pemerintah mengakui karhutla berpotensi menjadi sorotan, terutama terkait dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Irawan Asaad mengatakan, isu kebakaran hutan dan deforestasi telah dibahas dalam pertemuan tingkat menteri sebagai bagian dari persiapan Indonesia menghadapi COP31 yang akan digelar pada bulan November mendatang. Pertemuan tersebut dihadiri tujuh menteri dan dipimpin Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.
“Isu ini pasti akan menjadi salah satu pertanyaan dari teman-teman kita nantinya di COP. Saya kira kita siapkan jawaban yang baik, jawaban yang lengkap, dan data serta informasi yang valid,” kata Irawan dalam diskusi pada Rabu (14/10/2026).
Irawan mengatakan, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai luas kebakaran, wilayah terdampak, emisi yang dihasilkan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, delegasi Indonesia perlu menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan dan rencana pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting karena dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia sendiri tapi juga negara tetangga. Irawan mencatat asap karhutla telah menyebabkan ratusan ribu mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Ia yakin Indonesia dapat mengatasi persoalan ini karena memiliki pengalaman dalam menekan kebakaran hutan besar pada 2015. Ketika itu, kebakaran menyebabkan lonjakan emisi dan berdampak terhadap masyarakat.
Namun, menurutnya, berbagai upaya penanganan setelah kejadian tersebut menunjukkan kebakaran dapat ditekan melalui intervensi yang kuat. Ia mengakui kebakaran besar kembali terjadi pada 2019. Meski demikian, pengalaman pada periode sebelumnya dapat menjadi bahan bagi Indonesia untuk menjelaskan upaya pengendalian kebakaran kepada komunitas internasional.
Irawan menilai, kebakaran yang terjadi saat ini perlu dilihat dari dua sisi, yakni kondisi atmosfer dan aktivitas manusia. Kondisi atmosfer dapat memengaruhi tingkat kerawanan kebakaran, sementara aktivitas manusia perlu menjadi sasaran mitigasi dan penegakan hukum.
Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan penjelasan yang didukung data mengenai penyebab kebakaran, tingkat kerusakan, serta langkah penanganan yang dilakukan. Menurut dia, informasi tersebut diperlukan agar komunitas internasional memahami situasi yang dihadapi Indonesia sekaligus upaya pemerintah untuk mengatasinya.
Irawan juga menekankan pentingnya memperkuat dukungan bagi petugas pemadam kebakaran di lapangan. Berdasarkan pengalamannya ketika bekerja di bidang kehutanan, pemadaman kebakaran di kawasan hutan menghadapi kendala medan yang berat dan akses yang terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika