REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk menggerakkan perekonomian daerah. Program tersebut diharapkan membuka lapangan kerja sekaligus memperluas akses listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan transmisi.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan pengembangan PLTS menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan. Investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp1.100 triliun dengan potensi penciptaan 5,5 juta lapangan kerja.
"Nah, ini menawarkan peluang strategis bagi transisi energi sekaligus industrialisasi, dan seiring juga akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terutama belum mendapatkan akses dari sistem transmisi grid kita," ujar Dida dalam ESG Now Leadership Forum & Awards 2026 di Jakarta, Senin(19/10/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan PLTS dalam skala besar akan memberikan manfaat bagi berbagai sektor ekonomi. Kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur energi, termasuk bidang konstruksi, menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Program tersebut juga diproyeksikan menghasilkan penghematan sekitar Rp 74 triliun per tahun. Dari aspek lingkungan, pengembangan PLTS berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen.
"Dengan proyek program ini berpotensi menghemat sekitar 74 triliun per tahun. Kemudian juga akan mengkreasikan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, termasuk di bidang konstruksi," kata Dida.
Menurut dia, manfaat pengembangan PLTS tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi bersih. Perluasan akses listrik di berbagai wilayah juga diharapkan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan memberikan kesempatan lebih luas bagi daerah untuk berkembang.
Pemerintah menempatkan program PLTS 100 GW sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat industrialisasi nasional. Besarnya kebutuhan investasi membuka peluang pengembangan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur energi terbarukan.
"Nah, kesemua ini tentunya akan menggerakkan sektor ekonomi di daerah, di masyarakat sehingga akses listrik itu menjadi lebih inklusif bagi masyarakat kita," ujar Dida.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan dan daya saing jangka panjang. Pemerintah mendorong industri dan pelaku ekonomi memasukkan efisiensi sumber daya, transformasi digital, serta pengembangan ekonomi hijau ke dalam strategi bisnis dan investasi.
Pengembangan energi terbarukan juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah telah memperbarui komitmen iklim nasional melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC) untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.
Dida melihat transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau sebagai peluang membangun industri baru serta memperluas kesempatan kerja. Pemerintah berharap manfaat pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi, tersedianya lapangan kerja, dan kualitas lingkungan yang lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika