REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan penerapan program biodiesel 50 persen (B50) mampu menekan emisi karbon dioksida hingga 42 juta ton pada 2026. Program berbasis kelapa sawit tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat hilirisasi industri nasional.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menjelaskan pemanfaatan bahan bakar nabati melalui B50 menunjukkan keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan upaya menjaga lingkungan. Pemerintah juga melihat peluang penghematan anggaran negara di tengah kenaikan harga minyak dunia.
"Ini merupakan langkah konkrit bagaimana sektor sawit berkontribusi dalam penurunan emisi karbon dioksida yang diperkirakan pada tahun ini bisa menurunkan emisi sekitar 42 juta ton," ujar Dida dalam ESG Now Leadership Forum & Awards 2026 yang diselenggarakan Republika.co.id, di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan program B50 telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri kelapa sawit untuk menghasilkan produk energi dengan nilai tambah lebih tinggi.
Penerapan B50 diperkirakan menyerap sekitar 18 juta kiloliter bahan bakar nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) berbasis sawit. Pemanfaatan bahan bakar tersebut juga berpotensi mengurangi beban anggaran negara hingga Rp 48 triliun.
"Dan secara timing juga sangat tepat di mana sekarang harga fossil fuel, harga minyak yang sangat tinggi, maka B50 yang menyerap sekitar 18 juta kiloliter bahan bakar nabati dari sawit atau FAME, itu bisa menghemat anggaran negara sekitar 48 triliun," kata Dida.
Menurut Dida, pengembangan energi berbasis sawit tidak berhenti pada biodiesel. Pemerintah juga melihat peluang hilirisasi lanjutan melalui pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) serta bensin berbasis kelapa sawit.
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sumber daya domestik untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Pada saat bersamaan, pemerintah berupaya memastikan pertumbuhan industri tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
"Generasi hilirisasi berikutnya, tentu sawit juga bisa dikembangkan sebagai sustainable aviation fuel dan juga untuk bensin sawit," ujar Dida.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan dan daya saing jangka panjang. Dunia usaha didorong memasukkan efisiensi sumber daya, transformasi digital, serta pengembangan ekonomi hijau ke dalam strategi bisnis dan investasi.
Pemerintah juga telah memperbarui komitmen pengurangan emisi melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim bersama negara-negara lain.
Dida menambahkan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau membuka peluang bagi munculnya industri baru serta penciptaan lapangan kerja. Pemerintah berharap manfaat kebijakan tersebut tidak hanya terlihat pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika