ANTALYA – Presiden Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) Murat Kurum meminta negara-negara mengubah komitmen iklim menjadi aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dia berharap konferensi di Antalya, Turki, menjadi momentum untuk mempersempit kesenjangan antara janji pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Dalam pidato pembukaan COP31 di Antalya, Senin (9/11/2026), Kurum mengatakan krisis iklim berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, pangan, energi, kesehatan, dan keamanan. Berbagai persoalan tersebut saling memengaruhi sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang terintegrasi.
“Pesan dunia sudah jelas: setiap krisis membuat krisis lainnya semakin buruk,” kata Kurum dalam transkrip yang dibagikan UNFCCC.
Dia mencontohkan kekeringan di satu wilayah dapat memengaruhi ketersediaan pangan di wilayah lain. Banjir juga dapat mengganggu jadwal produksi industri hingga ribuan kilometer dari lokasi bencana.
Sementara itu, kelangkaan air berpotensi memengaruhi perekonomian, pola migrasi, dan keamanan masyarakat. Suhu ekstrem juga semakin membebani perkotaan, sektor pertanian, dan kesehatan manusia.
Karena itu, Kurum menilai kebijakan iklim sekaligus merupakan kebijakan pembangunan, pangan, energi, perkotaan, dan kesehatan. “Di atas segalanya, ini adalah tentang bagaimana kita melindungi masa depan umat manusia,” ujarnya.
Kurum mengatakan COP31 harus memperkuat dialog, membangun konsensus, dan mempercepat tindakan. Ketiga prinsip tersebut menjadi pedoman Presidensi COP31 Turki dalam mengarahkan jalannya perundingan.
Dia menegaskan, keputusan yang dihasilkan dalam konferensi tidak boleh berhenti sebagai dokumen kesepakatan. Implementasinya harus terlihat dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, kegiatan pertanian, hingga proses produksi industri.
“Sebuah keputusan membuktikan nilainya ketika mampu membawa perubahan dalam kehidupan seseorang,” katanya.
Kurum juga menyoroti kesenjangan akses terhadap pendanaan, teknologi, dan pengetahuan. Menurut dia, masih terdapat perbedaan besar antara negara yang mampu memperoleh pembiayaan dan negara yang kesulitan mengakses sumber pendanaan untuk menjalankan aksi iklim.
Turki bersama Australia sebagai mitra penyelenggara COP31 berkomitmen menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memastikan suara negara kepulauan Pasifik dan negara rentan lainnya mendapat tempat dalam perundingan.
Dia mengingatkan keterlambatan pelaksanaan aksi adaptasi dapat meningkatkan kerugian pada masa mendatang. Penundaan investasi untuk memperkuat ketahanan saat ini, misalnya, berpotensi membuat negara menghadapi biaya penanganan bencana yang jauh lebih besar.
Kurum menegaskan target membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius tetap menjadi pedoman. Dia juga berjanji menempatkan kepentingan negara dan masyarakat paling rentan sebagai bagian utama agenda COP31.
Dalam agenda transisi energi, Turki memperkenalkan komitmen 35-by-35 Global Electrification Pledge. Inisiatif tersebut menargetkan peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi final global menjadi 35 persen pada 2035.
Menurut Kurum, pencapaian target tersebut membutuhkan pengembangan energi terbarukan, penguatan jaringan listrik, kapasitas penyimpanan energi, efisiensi energi, transportasi bersih, dan industri hijau.
Dia mengatakan masyarakat perlu merasakan hasil perundingan iklim melalui bangunan yang lebih hemat energi, transportasi umum bersih, energi dengan harga terjangkau, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Kurum juga menekankan pentingnya gerakan pengurangan sampah atau Zero Waste yang dipimpin Ibu Negara Turki Emine Erdoğan. Gerakan tersebut mendorong penghematan sumber daya, pengurangan limbah, peningkatan efisiensi, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
Dia menilai anak-anak dan generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Kebiasaan yang dibangun saat ini akan membentuk budaya masyarakat pada masa mendatang.
Di bidang pendanaan, Kurum mengingatkan kembali kesepakatan negara-negara di Baku mengenai target pendanaan iklim bagi negara berkembang sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035. Negara-negara juga menyerukan peningkatan pendanaan publik dan swasta hingga sedikitnya 1,3 triliun dolar AS per tahun.
Namun, menurut dia, komitmen pendanaan tersebut harus diikuti ketersediaan modal, investasi, dan hasil nyata.
Untuk menjembatani kebutuhan pendanaan dengan sumber daya yang tersedia, Presidensi COP31 memperkenalkan Climate Implementation Bridge. Inisiatif tersebut dirancang untuk mempertemukan investor dengan proyek yang membutuhkan pendanaan, sekaligus menghubungkan negara yang membutuhkan teknologi dengan pihak yang dapat menyediakan solusi.
“Kami ingin menyelaraskan peta kebutuhan dunia dengan peta modal, teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki dunia,” kata Kurum.
Dia berharap COP31 meninggalkan warisan berupa budaya kerja sama antarnegara, bukan sekadar daftar keputusan. Pemerintah, lembaga internasional, ilmuwan, pengusaha, dunia usaha, dan lembaga keuangan perlu mengambil peran dalam mempercepat aksi iklim.
Kurum juga mengangkat nilai imece, tradisi gotong royong masyarakat Turki ketika suatu pekerjaan terlalu besar untuk diselesaikan sendiri. Menurut dia, semangat tersebut diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.
“Jika kita ingin berbagi masa depan, kita harus berbagi tanggung jawab untuk masa depan tersebut,” ujarnya.
Dia berharap Antalya dikenang bukan hanya karena pidato dan keputusan yang dihasilkan, tetapi juga investasi yang dimulai, teknologi yang melintasi batas negara, kota yang semakin tangguh, serta masyarakat yang mampu mempertahankan mata pencahariannya.
Kurum mendorong negara-negara bergerak dari dialog menuju konsensus, dari konsensus menuju aksi, dan dari aksi menuju implementasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika