LOMBOK — Indonesia mendorong penguatan kerja sama lintas negara untuk menghadapi kejahatan terhadap satwa liar yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan internasional. Perdagangan ilegal satwa liar dinilai tidak lagi sekadar persoalan konservasi, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan, kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi internasional, penguatan investigasi, dan penelusuran jaringan yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
"Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara," kata Dwi dalam pembukaan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/11/2026) lalu.
Dwi mengatakan, pelaku perdagangan ilegal satwa liar memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi antarnegara untuk menjalankan jaringan mereka. Kondisi tersebut membuat penanganan kejahatan satwa liar tidak dapat dilakukan oleh satu negara secara mandiri.
"Kita harus memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang mengendalikan dan membiayai kejahatan," ujarnya.
Indonesia menjadi tuan rumah bersama konferensi yang berlangsung pada 16–20 November 2026 melalui kemitraan dengan Bank Dunia dan Program Pembangunan PBB (UNDP). Kegiatan tersebut mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara untuk membahas penguatan perlindungan satwa liar dan pemberantasan perdagangan ilegal.
Dwi mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman dalam pelaksanaan GWP melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF). Pada GEF-6, Indonesia menjalankan proyek Combating Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) yang berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar.
Selanjutnya, melalui GEF-7, pemerintah melaksanakan proyek Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species (CONSERVE). Program ini memperkuat perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, dan penghidupan masyarakat.
Adapun pada GEF-8, Indonesia menjalankan proyek Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement (LEVERAGE). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem penegakan hukum, kemampuan investigasi, dan kerja sama multipihak.
"Pengalaman Indonesia melalui CIWT, CONSERVE, hingga LEVERAGE menunjukkan bahwa penegakan hukum dan konservasi harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya," kata Dwi.
Ia berharap GWP menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan kerja sama antarnegara sehingga menghasilkan tindakan nyata di lapangan.
View this post on Instagram