ANTALYA – Indonesia berpeluang memperluas perdagangan karbon internasional melalui mekanisme Pasal 6 Persetujuan Paris, seiring besarnya permintaan kredit karbon dari sejumlah negara dan sektor penerbangan. Jepang menargetkan mitigasi internasional sekitar 100 juta ton karbon dioksida hingga 2030, sementara skema penerbangan internasional ICAO-CORSIA diperkirakan membutuhkan 200 juta hingga 250 juta unit karbon hingga Januari 2028.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan, pasar karbon internasional membutuhkan kredit berkualitas tinggi dengan integritas yang terjamin. Persyaratan tersebut mencakup pencegahan penghitungan ganda (double counting) dan transparansi pencatatan karbon.
“Jalur transaksi karbon hutan melalui Article 6 membutuhkan tata kelola yang jelas, penghitungan yang kredibel, perlindungan lingkungan dan sosial, akuntansi yang transparan, serta skema yang layak secara komersial bagi investor dan pembeli,” kata Laksmi saat membuka panel bertajuk “High-Integrity Forest Carbon: Indonesia’s Pathway under Article 6” di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Jumat (13/11/2026), berdasarkan siaran pers pada Sabtu (21/11/2026).
Laksmi menyebutkan, berdasarkan data BloombergNEF 2025, potensi karbon hutan Indonesia mencapai 13,4 gigaton karbon dioksida.
Sementara itu, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menjelaskan, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi sektor kehutanan melalui penjualan kredit karbon dengan mekanisme Pasal 6 Persetujuan Paris. Mekanisme tersebut mencakup pendekatan berbasis pasar melalui Pasal 6.2 dan 6.4, serta pendekatan nonpasar melalui Pasal 6.8.
Menurut Ilham, permintaan kredit karbon berbasis solusi alam (nature-based solutions/NbS) melalui mekanisme Pasal 6.2 cukup besar dan mendesak. Permintaan tersebut antara lain berasal dari Singapura, Jepang melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM), serta skema pengimbangan dan pengurangan karbon untuk penerbangan internasional atau Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) yang dikelola Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).
“Saat ini, Singapura mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi kena pajak perusahaan Singapura,” kata Ilham.
Adapun Jepang melalui JCM memiliki target mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton karbon dioksida hingga 2030 dari seluruh negara mitra. Indonesia tengah menjajaki kerja sama secara intensif dengan Jepang melalui skema tersebut.
Ilham mengatakan, ekosistem gambut dan mangrove menjadi aspek penting dalam penjajakan kerja sama itu. Kedua ekosistem tersebut dinilai dapat menjadi keunggulan Indonesia dibandingkan negara mitra Jepang lainnya.
Peluang lain datang dari sektor penerbangan internasional. Ilham memperkirakan ICAO-CORSIA membutuhkan sekitar 200 juta hingga 250 juta unit karbon yang memenuhi persyaratan hingga Januari 2028.
Untuk mendukung perdagangan karbon internasional, pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi tersebut antara lain mengatur otorisasi transfer hasil mitigasi ke luar negeri atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), serta ketentuan teknis perdagangan karbon sektor kehutanan.
“Indonesia sudah menyiapkan regulasi untuk mendukung perdagangan karbon di bawah Article 6 Paris Agreement, termasuk terkait otorisasi transfer hasil mitigasi dan pencegahan double counting,” ujar Ilham.
Perwakilan Regional Verra untuk Asia dan Pasifik Win Sim Tan mengatakan, penggunaan metodologi yang telah tersedia dapat mempercepat pengembangan proyek karbon. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menyusun metodologi baru dari awal.
Dia mencontohkan sejumlah metodologi Verra yang telah diterima Singapura, antara lain untuk proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), penanaman hutan, serta perlindungan hutan.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Internasional International Emissions Trading Association (IETA) Andrea Bonzanni mengingatkan pemerintah agar menyeimbangkan transfer kredit karbon ke luar negeri dengan pencapaian target iklim nasional atau nationally determined contribution (NDC).
Menurut Andrea, Indonesia juga perlu terlibat aktif dalam pembahasan teknis mekanisme Pasal 6.4 pada perundingan COP31 UNFCCC. Dia menyoroti isu permanensi serta metodologi dan perangkat standar yang dinilai belum mengakomodasi sektor kehutanan dalam rancangan pembahasan Pasal 6 Persetujuan Paris.
Dari sisi permintaan pasar, CEO Emergent Eron Bloomgarden mengatakan, negara-negara berhutan membutuhkan kepastian permintaan jangka panjang agar dapat menyediakan kredit karbon. Sebaliknya, pembeli juga membutuhkan kepastian pasokan.