Kamis 28 Sep 2023 17:42 WIB

Sempat Sepi Peminat, Ini Pentingnya Bursa Karbon Diluncurkan di Indonesia

Bursa karbon diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rep: Novita Intan/ Red: Ahmad Fikri Noor
Seseorang berjalan saat upacara pembukaan Bursa Karbon Indonesia di Jakarta, Indonesia, Selasa (26/9/2023).
Foto: EPA-EFE/ADI WEDA
Seseorang berjalan saat upacara pembukaan Bursa Karbon Indonesia di Jakarta, Indonesia, Selasa (26/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meresmikan bursa karbon pada Selasa (26/9/2023). Hadirnya bursa karbon dapat menjadi kesempatan terciptanya ekonomi baru secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bursa karbon diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, sejumlah bank juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan kredit perdagangan bursa karbon.

Baca Juga

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan mekanisme pasar karbon akan mendata seluruh proyek atau upaya yang menghasilkan pengurangan emisi. Nantinya langkah pengurangan emisi ini disertifikasikan kemudian bisa menarik minat pasar.

"Sertifikat itu yang kita sebut sertifikat kredit karbon, sehingga seluruh dunia bisa berpartisipasi untuk membeli kredit karbon tersebut menunjukan support project yang sudah menghasilkan pengurangan emisi dari proyek hijau yang mereka lakukan. Ini yang kita ingin sebagai market mechanism," kata Febrio di JCC, Rabu (20/9/2023).

Menurutnya, lewat pasar karbon, maka mekanisme pembiayaan lebih terbuka lebar dan transparan. Hal ini membuka peluang bagi siapa saja bahkan global yang ingin ikut serta dalam pengurangan emisi dunia.

Febrio mengungkapkan, saat ini potensi pasar karbon di Indonesia sangat besar, seperti misalnya sektor kehutanan. Selain itu, justru lewat pasar karbon ini, upaya swasta maupun pemerintah dalam dekarbonisasi bisa menarik minat pihak global.

"Kita melihat potensi pasar karbon itu sektor demi sektor sangat menjanjikan, pertama dari kehutanan pasar karbonya tidak butuh pajak karbon, pajak karbon pertama kita perkenalkan dari awal tujuannya untuk mendorong pasar karbon," ungkapnya.

Febrio menyebut tidak semua sektor bisa diterapkan pajak karbon. Pemerintah menilai, khususnya sektor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi akan dipertimbangkan matang untuk pengenaan pajak karbonnya.

“Saat ini kita belum butuh pajak karbon karena kami berhitung suatu saat jika ini diterapkan pun kepada sektor yang tidak mendisrupsi pertumbuhan ekonomi, inflasi tidak naik dan terutama lapangan pekerjaan tidak terganggu," ucapnya.

Lantas bagaimana perdagangan bursa karbon usai diluncurkan pada Selasa lalu?

Berdasarkan pengamatan Republika, pada Rabu (27/9/2023) bursa karbon Indonesia tidak mencatatkan transaksi sama sekali. Sementara itu, harga karbon pada pembukaan dan penutupan tidak mengalami perubahan, yakni pada Rp 77.000 per unit karbon.

Adapun total pengguna jasa atau user bursa karbon juga tidak mengalami perubahan dari kemarin, yakni sebanyak 16 pengguna jasa. Pada perdagangan perdana kemarin, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan volume perdagangan karbon perdana sebanyak 459.953 ton unit karbon dan transaksi sampai dengan penutupan sebanyak 27 kali transaksi. 

Nihilnya transaksi bursa karbon hari ini, maka nama-nama perusahaan yang berperan sebagai pembeli unit karbon juga tidak berubah.  Penyedia Unit Karbon pada perdagangan perdana kali ini yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan Unit Karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli Unit Karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon, yaitu di antaranya PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk , PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas (bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Riset dan Edukasi, PT Pamapersada Nusantara, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Hulu Energi , PT Pertamina Patra Niaga, PT Triclimate Dekarbonisasi Indonesia, dan PT Udara Untuk Semua (Fairatmos).

Direktur Utama BEI selaku Penyelenggara Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Iman Rachman mengatakan IDXCarbon adalah sebuah milestone penting bagi komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. 

“IDXCarbon berupaya untuk memberikan transparansi, keandalan, dan keamanan dalam memberikan solusi terbaik bagi perdagangan karbon di Indonesia sehingga tercipta perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Melalui penyediaan platform yang mengedepankan pengalaman pengguna, diharapkan seluruh pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh manfaat dari perdagangan karbon,” ujarnya dikutip dari laman resmi IDXCarbon.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement