Senin 25 Aug 2025 14:41 WIB

Indonesia Jadikan COP30 Ajang Promosikan Potensi Karbon

Daerah diminta menyusun potensi karbon.

Layar menampilkan informasi pergerakan perdagangan karbon internasional pada awal pembukaan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/1/2025).
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan
Layar menampilkan informasi pergerakan perdagangan karbon internasional pada awal pembukaan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan akan mengumpulkan para gubernur seluruh Indonesia untuk merumuskan potensi karbon yang dapat ditawarkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Brazil. Langkah ini disebut penting agar daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut aktif dalam negosiasi perdagangan karbon internasional.

“Saya mengundang kehadiran para gubernur nanti bersama-sama saya, kita lakukan negosiasi, mari kita kemudian promosikan, kita jual potensi karbon kita pada acara COP30 di Brazil beberapa bulan ke depan ini,” kata Menteri LH dalam pidato daring di acara Pekan Iklim Bali 2025, Senin.

Baca Juga

Hanif menegaskan bahwa Indonesia akan mengusung tema High Integrity Carbonpada COP30. Tema tersebut mencerminkan kesiapan Indonesia menghadirkan kepatuhan terhadap Paris Agreement di dalam pasar karbon, sekaligus memperkuat kredibilitas dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

Menurut Hanif, keterlibatan gubernur menjadi kunci akselerasi karena potensi karbon banyak bersumber dari wilayah provinsi. Ia menekankan perlunya keseriusan kepala daerah dalam menyusun potensi karbon masing-masing agar dapat dikemas menjadi instrumen ekonomi yang berdaya saing global.

Indonesia telah mendapat pengakuan dalam pasar karbon dunia, sehingga menurut Hanif sudah tidak ada alasan untuk terhambat dalam menghadirkan pendanaan memadai dari perdagangan karbon internasional. Momentum COP30 disebut sebagai kesempatan besar untuk mempromosikan potensi karbon nasional di panggung dunia.

“Kami akan mengundang para gubernur untuk mempromosikan potensi-potensi yang bisa kemudian dilakukan perdagangannya, dibangun nilai ekonomi karbonnya tapi dengan satu tujuan yaitu pencapaian emisi nol bersih,” ujar Hanif.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak menjadi rent seeker yang hanya mengejar keuntungan pribadi dari skema pembiayaan global. Dana yang masuk dari perdagangan karbon, menurut Hanif, harus dikembalikan untuk memperbaiki kondisi iklim.

“Ini saya mensinyalir di antara kita masih berlaku sebagai rentseeker-rentseeker yang menggunakan keuntungan-keuntungan pribadi di dalam melihat situasi potensi karbon yang ada di Indonesia,” kata Menteri LH.

Hanif menutup dengan pesan agar para gubernur menunjukkan sikap kepahlawanan di bulan kemerdekaan ini.

Ia menekankan bahwa pembangunan nilai ekonomi karbon bukan untuk mencari keuntungan semata, melainkan demi kontribusi nyata Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement