REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menilai bahwa penerapan ekonomi biru dapat memperkuat ekosistem laut karena memiliki fondasi berkelanjutan. “Kebijakan dalam ekonomi biru perlu dikejar dengan langkah yang konkret di antaranya bersama dengan pembangunan kapasitas, regulasi, dan teknologi,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di sela forum dialog ekonomi biru serangkaian AIS Forum di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (9/10/2023).
Menurut dia, langkah lain yang perlu ditempuh di antaranya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, iklim yang berdaya tahan, hingga keberlanjutan ekologi dan lingkungan secara terintegrasi. Salah satu wilayah pesisir yang mendukung ekonomi biru adalah ekosistem mangrove.
“Saat ini lebih dari 100 juta penduduk dunia hidup dalam jangkauan hutan mangrove. Sedangkan di negara di Asia termasuk Indonesia, kebanyakan penduduk menggantungkan hidup pada sumber daya mangrove, dan mangrove memiliki nilai tinggi karbon biru sebagai bagian strategi pembangunan nasional rendah karbon,” katanya.
Ia menjelaskan, selain memperkuat ekosistem laut, ekonomi biru juga mendorong pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial. Namun, ia menekankan, kondisi laut saat ini mengalami dampak dari aktivitas manusia menyangkut kebutuhan pangan, air, energi, transportasi, perdagangan hingga obat-obatan.
Tak hanya itu ancaman laut juga disebabkan penangkapan ikan secara ilegal, pembangunan pesisir yang tanpa dilengkapi regulasi, hingga polusi. Dampaknya, lanjut dia, mempengaruhi keanekaragaman hayati, menurunnya pasokan ikan dan perubahan iklim.
“Sudah ada banyak aturan perundang-undangan, aspek hukum dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan, konservasi pesisir, sumber daya maritim, keanekaragaman hayati dan tata kelola perikanan yang mendukung kelautan,” katanya.
Ekonomi biru merupakan salah satu tema yang dibahas dalam KTT AIS Forum 2023 di Nusa Dua, Bali, 10-11 Oktober 2023. Selain ekonomi biru juga terkait masa depan kelautan dan solidaritas negara pulau dan kepulauan.
KTT AIS Forum 2023 merupakan wadah kerja sama antarnegara pulau dan kepulauan yang bertujuan memperkuat kolaborasi mengatasi empat masalah global yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut dan tata kelola maritim.
KTT AIS Forum diadakan untuk menguatkan peran AIS Forum sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif serta sebagai wadah gotong royong dalam mendorong agenda masa depan yakni tata kelola laut global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
