Selasa 17 Oct 2023 11:38 WIB

BMKG: Indonesia Miliki Kemampuan Teknologi Atasi Krisis Air

Saat ini, ada kesenjangan teknologi yang lebar antara negara maju dan berkembang.

Warga membawa jeriken berisi air bersih di PDAM Tirta Raharja, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023). Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jawa Barat hingga (10/10/2023), sebanyak 287.288 kepala keluarga (KK) dari 23 kabupaten dan kota di Jawa Barat terdampak kekeringan berupa kekurangan air bersih.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Warga membawa jeriken berisi air bersih di PDAM Tirta Raharja, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023). Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jawa Barat hingga (10/10/2023), sebanyak 287.288 kepala keluarga (KK) dari 23 kabupaten dan kota di Jawa Barat terdampak kekeringan berupa kekurangan air bersih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim.   

"Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya masyarakat yang dapat menutup kesenjangan kapasitas dan ketangguhan dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca Juga

Ia menekankan kepemilikan teknologi yang mumpuni dapat meminimalisir risiko bencana alam akibat perubahan iklim yang dihadapi.

Dwikorita mengatakan dengan teknologi yang mumpuni, maka informasi dan data cuaca dan iklim dapat dipublikasikan ke masyarakat sehingga bisa melakukan berbagai langkah pencegahan, mitigasi ataupun pengurangan risiko bencana, sebelum bencana terjadi.  

 

Dwikorita menilai saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antara negara maju dengan negara berkembang, negara kepulauan, dan negara miskin dalam hal kapasitas sosial-ekonomi dan teknologi.  

Menurut dia, hal ini berimbas pada ketangguhan suatu negara dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim, terutama terkait dampak terhadap ketersediaan air, pangan dan energi.

Dwikorita memaparkan berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), 60 persen kerugian bencana di negara maju terjadi akibat perubahan iklim, namun dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hanya sekitar 0,1 persen.

Sementara negara berkembang, tujuh persen kerugian bencana bisa menyebabkan dampak hingga 5-30 persen terhadap PDB. Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 persen dari bencana dapat berdampak hingga 50 persen terhadap PDB. Bagi beberapa negara, bahkan bisa berdampak hingga 100 persen terhadap PDB.

Situasi ini, kata Dwikorita, juga akan semakin memperparah kesenjangan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.

"Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, dan miskin persoalan ini dampaknya bisa sangat besar," katanya.

Maka dari itu, Dwikorita menegaskan bahwa World Water Forum(WWF) yang akan dilangsungkan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang dapat menjadi momentum kolaborasi dalam upaya untuk menutup kesenjangan antar bangsa, untuk lebih dini dalam mengantisipasi krisis iklim dan krisis air, baik secara global maupun regional dan lokal.

Ia menambahkan untuk mengantisipasi krisis air yang akan terjadi, butuh keterlibatan berbagai pihak, di antaranya pihak pemerintah, akademisi/ilmuwan, pihak swasta, masyarakat, dan media.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement