REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia bertekad untuk menginspirasi dunia dengan berkomitmen mendukung penanganan krisis iklim global. Hal itu melalui mekanisme transisi keuangan hijau dan kebijakan lainnya. Adapun upaya Indonesia dalam mewujudkan transisi energi, terutama dari sisi keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia sudah mempunyai komitmen untuk mengurangi CO2 dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
“Biaya yang kami butuhkan hingga 2030 adalah 281 miliar dolar AS. Jadi ini sangat besar dan sangat mahal. Kalau untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060, biayanya bisa dua kali lipat, lebih dari 500 miliar dolar AS,” ujarnya saat Conference of the Parties (COP) 28 Uni Emirat Arab dalam agenda United Nations (UN) Climate Change High Level Champions and Marrakech Partnership melalui keterangan resmi, Selasa (5/12/2023).
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani memberikan gambaran melalui kasus nyata yang sedang dilakukan Indonesia, yaitu upaya pensiun dini 660 megawatt Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk mengimplementasikan agenda uji coba tersebut, terdapat banyak tantangan, terutama dari segi pembiayaan.
Sri Mulyani menilai peranan blended finance menjadi sangat penting untuk mendukung terwujudnya transisi energi. “Peran blended finance, dalam hal ini filantropi, swasta, Multilateral Development Bank, termasuk dengan uang negara dan BUMN menjadi sangat penting untuk mewujudkan komitmen ini,” ucapnya.
Dari sisi lain, sebagai menteri keuangan, berbagai regulasi untuk mendukung agenda perubahan iklim dari sisi keuangan dan kebijakan fiskal telah dirumuskan, seperti melalui budget tagging dan penerbitan sukuk hijau.
Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan tiga agenda keuangan berkelanjutan, yakni pembentukan Energy Transition Mechanisms (ETM), Asean Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) versi 2, dan Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP). ETM diperkenalkan oleh Indonesia sebagai bentuk pembiayaan campuran transisi ekonomi hijau yang bertujuan meningkatkan peran energi baru terbarukan dan mengendalikan peran energi dari bahan bakar fosil.
“Kita harus bisa merancang transisi Indonesia karena kita kaya akan sumber daya alam. Kita harus memastikan bahwa basis batu bara yang kini menjadi porsi dominan energi kita bisa diubah menjadi energi terbarukan. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita dapat menarik lebih banyak partisipasi sektor swasta dalam mendanai situasi ini,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
