REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hampir 7 triliun dolar AS diinvestasikan secara global setiap tahun dalam kegiatan yang memiliki dampak negatif langsung terhadap alam, baik dari sektor publik maupun swasta, demikian menurut laporan State of Finance for Nature yang dirilis di COP28 oleh Program Lingkungan PBB (UNEP). Angka tersebut setara dengan sekitar 7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Laporan itu menemukan bahwa pada tahun 2022, investasi dalam solusi berbasis alam mencapai sekitar 200 miliar dolar AS, tetapi aliran dana untuk kegiatan yang secara langsung merusak alam lebih dari 30 kali lebih besar. Laporan ini memperlihatkan kesenjangan yang mengkhawatirkan antara volume pendanaan untuk solusi berbasis alam dan aliran pendanaan yang merusak alam, dan menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi krisis perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan yang saling terkait.
"Solusi berbasis alam secara dramatis kekurangan dana. Investasi tahunan yang merusak alam lebih dari 30 kali lipat lebih besar daripada pendanaan untuk solusi berbasis alam yang mendorong iklim yang stabil, serta tanah dan alam yang sehat. Agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, angka-angka ini harus dibalik," ujar Inger Andersen, Direktur Eksekutif UNEP, seperti dilansir dari laman PBB, Jumat (15/12/2023).
Temuan ini didasarkan pada analisis aliran keuangan global, yang mengungkapkan bahwa aliran keuangan swasta yang merugikan alam mencapai 5 triliun dolar AS per tahun, 140 kali lebih besar daripada investasi swasta sebesar 35 miliar dolar AS untuk solusi berbasis alam.
Lima industri yang menyalurkan sebagian besar aliran keuangan negatif - seperti konstruksi, utilitas listrik, real estate, minyak dan gas, serta makanan dan tembakau - mewakili 16 persen dari keseluruhan aliran investasi dalam perekonomian. Tetapi 43 persen dari aliran negatif terhadap alam terkait dengan perusakan hutan, lahan basah, dan habitat alami lainnya.
"Laporan tahun ini merupakan pengingat yang sangat jelas bahwa melanjutkan bisnis seperti biasa merupakan ancaman besar bagi planet kita, yang memperkuat kebutuhan mendesak akan transisi menuju praktik bisnis yang berkelanjutan dan menghentikan pendanaan perusakan alam,” kata Niki Mardas, Direktur Eksekutif Global Canopy.
Pengeluaran pemerintah untuk subsidi yang merusak lingkungan di empat sektor yaitu pertanian, bahan bakar fosil, perikanan, dan kehutanan, yang diperkirakan mencapai 1,7 triliun dolar AS pada tahun 2022. Ketika para pemimpin dunia berkumpul di Dubai minggu ini, reformasi dan pengalihan subsidi yang merusak lingkungan, terutama untuk bahan bakar fosil dan pertanian, akan menjadi hal yang sangat penting.
Subsidi bahan bakar fosil untuk konsumen saja meningkat dua kali lipat dari 563 miliar dolar AS pada tahun 2021 menjadi 1,163 miliar dolar AS pada tahun 2022.
Dalam sebuah konferensi pers di Dubai, Kepala UNEP's Nature for Climate Branch, Mirey Atallah, mengatakan bahwa laporan tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim masih melampaui upaya untuk mengatasinya.
“Keuangan adalah pendorong utama, dan tanpa uang yang mengalir ke arah yang benar, kita tidak dapat mencapai target yang telah kita tetapkan pada KTT Bumi di Rio tahun 1992 untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, penggurunan, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang saling terkait,” kata Atallah.
Meskipun laporan tersebut mungkin memberikan kesimpulan yang sangat serius, Atallah mengatakan bahwa UNEP ingin menggunakan data tersebut untuk menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk merusak alam dapat dan harus dialihkan untuk memberikan dampak positif dan menekankan bahwa COP28 harus menjadi titik balik.
Berbicara kepada UN News, pejabat UNEP tersebut mengatakan bahwa kekurangan dana yang kronis untuk solusi berbasis alam bukan karena kurangnya dana, hanya saja uang tersebut mengalir ke arah yang salah.
Ia mengatakan bahwa meyakinkan perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan investasi yang tepat membutuhkan kerangka hukum yang diperlukan untuk mendukung pengarahan dana ke arah solusi-solusi yang positif bagi alam.
Atallah mencatat bahwa beberapa lembaga keuangan swasta telah mulai mempertimbangkan dampak iklim saat memberikan pinjaman, yang dapat membantu mengubah arus investasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika