REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar masyarakat pasti setuju bahwa aksi-aksi iklim perlu dilakukan segera untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, meskipun ada tekanan yang luar biasa terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan, akan selalu ada ketidakpuasan atas tindakan apa pun yang mereka ambil.
Bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan desakan untuk melakukan tindakan iklim dengan ketidakpuasan yang biasa terjadi setelah adanya peraturan iklim yang besar? Untuk menjawabnya, Pierre Chaigneau, Associate Professor di Smith School of Business Queen's University, mengajak kita menengok kembali kejadian di masa lalu.
Setengah abad yang lalu, menipisnya sumber daya alam di bumi telah menjadi perhatian utama, di samping implikasi yang dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1990, ahli biologi Paul Ehrlich kalah dalam pertaruhannya yang terkenal dengan ekonom Julian Simon, ketika ia memprediksi sepuluh tahun sebelumnya bahwa harga bahan baku akan meroket dalam jangka panjang karena terbatasnya pasokan dan meningkatnya permintaan. Dan hal ini tidak pernah terjadi.
Pada saat yang sama, gaung dari hasil kerja ahli biologi Norman Borlaug yang didukung pemerintah, membantu mengantarkan gerakan Revolusi Hijau. Borlaug yang menerima penghargaan Nobel Perdamaian 1970, kala itu berhasil menghimpun usaha-usaha untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya gandum.
Sederhananya, prediksi suram Malthusian tentang keruntuhan populasi mengabaikan faktor-faktor yang lebih mendasar, yaitu kecerdikan manusia dan inovasi teknologi - mungkin karena dampaknya sangat sulit diprediksi dan diukur.
“Meskipun sumber daya alam mungkin terbatas (dan ekosistem yang kita andalkan rapuh), sumber energi alternatif dapat disempurnakan dan metode budidaya baru dapat ditemukan. Pemerintah harus mengingat karya Borlaug dan wawasan yang diberikannya dalam mendorong inovasi ketika ingin mengatasi krisis iklim,” kata Chaigneau seperti dilansir The Conversation, Jumat (29/12/2023).
Saat ini, aturan penetapan karbon atau pajak karbon tengah ramai diperbincangkan, karena dinilai sebagai salah satu mekanisme terefektif untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Secara umum, para ekonom sepakat bahwa skema penetapan harga karbon seperti mengenakan pajak atas polusi, mensubsidi pengurangan polusi, atau membangun pasar untuk hak-hak emisi, akan membantu mengurangi emisi. Skema-skema ini dapat dengan mudah dibenarkan dengan dasar bahwa emisi adalah contoh buku teks dari "eksternalitas", atau efek samping dari suatu kegiatan ekonomi terhadap pihak ketiga.
Namun menurut Chaigneau, bukti yang ada menunjukkan bahwa pajak karbon yang ditetapkan pada tingkat yang wajar memiliki dampak yang terbatas dan terkadang tidak signifikan terhadap perilaku individu, meskipun terdapat variasi di berbagai sektor dan negara.
“Efektivitas yang terbatas ini menunjukkan bahwa rencana kenaikan besar-besaran pajak oleh pemerintah federal Kanada akan memiliki efek yang sangat terbatas pada emisi karbon global. Hal ini juga dapat meningkatkan ketidaksetaraan di seluruh populasi, karena beberapa rumah tangga akan lebih terdampak,” jelas dia.
Selain itu, peningkatan substansial dalam pajak karbon untuk memperhitungkan biaya sosial dari eksternalitas dapat secara permanen memusuhi sebagian kecil penduduk terkait kebijakan iklim, dan bahkan memicu protes populer. Rencana kenaikan pajak bensin memicu protes yang meluas dan melumpuhkan Prancis selama berbulan-bulan. Konteks saat ini bahkan mungkin lebih eksplosif karena tingkat inflasi yang tinggi dan kenaikan biaya perumahan yang dipasangkan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.
“Dengan mempertimbangkan keseimbangan politik yang rumit ini, mungkin tidak mengherankan jika pemerintah sering membuat klaim yang berani tentang pentingnya mitigasi perubahan iklim tanpa melakukan banyak hal,” kata Chaigneau.
Chaigneau mengatakan bahwa para politisi harus menguatkan kampanye dan edukasi, serta menyiapkan insentif dan infrastruktur yang tepat untuk adopsi teknologi baru. Menurut dia, dengan membentuk wacana publik dan mengisyaratkan kebijakan di masa depan, mereka dapat mengarahkan perhatian para ilmuwan dan pengusaha pada isu-isu tertentu yang lebih tepat untuk menemukan solusi bagi masalah lingkungan.
Sederhananya, penting bagi pemerintah untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong inovasi. Dalam beberapa tahun ke depan, kemajuannya dapat berupa penggunaan tenaga surya, tenaga nuklir, penangkap karbon, dan mobil listrik secara luas. Dalam beberapa dekade, bisa jadi fusi nuklir, beberapa jenis geo-rekayasa, tenaga surya berbasis ruang angkasa, atau teknologi lain yang tidak terbayangkan saat ini. Setidaknya jika jaringan listrik diperbarui.
Ini adalah sesuatu yang dapat dihambat atau difasilitasi oleh pemerintah. Langkah-langkah lain yang berguna termasuk berinvestasi dalam penelitian ilmiah, serta pendidikan sains, teknik, dan bisnis, dan memastikan perusahaan-perusahaan inovatif dapat menerima pembiayaan dengan menumbuhkan sektor keuangan yang berkembang dengan baik.
“Demikian juga, mekanisme seperti pajak karbon mungkin berguna bukan terutama karena efek langsungnya terhadap emisi karbon, yang terbatas, tetapi lebih karena sinyal yang mereka kirimkan akan memacu inovasi teknologi dan penghapusan teknologi yang sudah ada. Melalui kata-kata dan tindakan mereka, pemerintah dapat membantu membentuk arah inovasi teknologi,” kata Chaigneau.
Menurut dia, saat ini juga dibutuhkan ruang dan dukungan bagi para ilmuwan yang akan merevolusi lingkungan teknologi serta lebih banyak pengusaha dan pemodal untuk membantu teknologi-teknologi ini mencapai potensi maksimalnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
