ANTALYA – Industrialisasi hijau dan transisi energi bersih menjadi dua agenda utama Indonesia dalam diplomasi iklim di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Kedua sektor tersebut ditempatkan sebagai prioritas untuk mendorong pembangunan rendah emisi sekaligus mempercepat penanganan perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Indonesia membawa lima bidang utama aksi iklim melalui Paviliun Indonesia di COP31. Industrialisasi hijau dan transisi energi bersih menjadi bidang pertama yang diperkenalkan dalam agenda tersebut.
“Pertama, transisi energi bersih dan industrialisasi hijau,” kata Jumhur dalam sambutan pembukaan Paviliun Indonesia di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).
Jumhur menjelaskan, Paviliun Indonesia disiapkan sebagai ruang diplomasi iklim sekaligus tempat mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga keuangan, masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat lokal untuk mempercepat pelaksanaan aksi iklim.
Menurut dia, penanganan perubahan iklim membutuhkan langkah konkret yang melampaui penyampaian komitmen. Kerja sama internasional diperlukan untuk menghasilkan inisiatif nyata, termasuk pengembangan investasi dan teknologi yang mendukung transisi menuju pembangunan rendah emisi.
“Paviliun Indonesia bukan sekadar wadah untuk menampilkan berbagai pencapaian kami. Paviliun ini merupakan ruang untuk diplomasi iklim, kemitraan, dan kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, masyarakat sipil, kalangan akademisi, generasi muda, serta masyarakat lokal guna mempercepat aksi iklim,” ujar Jumhur.
Selain industrialisasi hijau dan transisi energi bersih, empat bidang lain yang menjadi agenda Indonesia meliputi solusi berbasis alam dan sinergi Konvensi-Konvensi Rio, pengembangan kota berketahanan iklim dan nol sampah, pendanaan iklim dan pasar karbon, serta keadilan iklim dan masyarakat inklusif.
Pada aspek pendanaan, Indonesia mendorong penguatan peluang investasi dan kerja sama pasar karbon berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris. Skema tersebut diharapkan membuka ruang kemitraan internasional untuk mendukung pembiayaan berbagai program penanganan perubahan iklim.
Jumhur menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen mencapai emisi nol bersih atau net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Target tersebut dijalankan seiring agenda pembangunan berkelanjutan dan inklusif serta visi Indonesia Emas 2045.
“Kami juga tetap berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Jumhur juga menekankan pentingnya dukungan internasional bagi negara berkembang dalam menjalankan agenda iklim. Dukungan tersebut mencakup pendanaan yang memadai, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas agar berbagai inisiatif lingkungan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
Indonesia mengajak para peserta COP31 memanfaatkan Paviliun Indonesia untuk membangun kemitraan, memobilisasi investasi, dan mengembangkan inisiatif praktis. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat aksi iklim sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika