REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hong Kong belum lama ini mulai memberlakukan larangan penggunaan produk plastik sekali pakai di seluruh restoran dan bisnis, dengan tenggat waktu enam bulan bagi kota tersebut untuk menghilangkan peralatan makan plastik dan bahan lainnya sebelum menghadapi risiko denda.
Produk yang terbuat dari polistiren dan plastik yang sulit didaur ulang dilarang bagi pelanggan yang makan di tempat dan dibawa pulang berdasarkan Rancangan Undang-Undang yang disahkan pada bulan Oktober. Pelanggar akan menghadapi denda hingga 100 ribu dolar Hong Kong (sekitar Rp 206 juta).
Plastik adalah sumber limbah padat terbesar kedua di pusat keuangan Hong Kong, dengan rata-rata 2.331 ton per hari pada tahun 2021 - setara dengan hampir 70 paus bungkuk dewasa.
"Dalam masa adaptasi (enam bulan), petugas Departemen Perlindungan Lingkungan tidak akan memberikan sanksi terhadap bisnis yang tidak mematuhi aturan,” kata sekretaris lingkungan lingkungan Hong Kong, Tse Chin-wan, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (30/4/2024).
Pada Senin, kegiatan makan siang berjalan seperti biasa di distrik komersial Wan Chai, di mana restoran masih menjual makanan dalam wadah polistiren. Hailey Chan, seorang pengelola restoran yang berfokus pada produk ramah lingkungan, merasa bahwa tenggat waktu enam bulan tidaklah cukup.
"Kami memesan (puluhan ribu) cangkir dengan cetakan yang disesuaikan. Agak sulit untuk menghabiskan semuanya dalam waktu setengah tahun," ujar Chan.
Wilson Tam, seorang pegawai kantor, mengatakan bahwa ia mendukung kebijakan tersebut, namun ia keberatan jika harus membawa bekal makan siangnya sendiri.
"Cukup merepotkan untuk mencuci kotak makan di tempat kerja," kata Tam kepada AFP.
Larangan penggunaan produk plastik juga akan berdampak pada hotel-hotel, yang tidak lagi diizinkan untuk menyediakan sikat gigi plastik sekali pakai, sisir, atau air minum dalam kemasan.
Jack Cheung, direktur CTS HK Metropark Hotels Management, mengatakan bahwa lima restoran milik grup tersebut telah beralih ke alat makan kertas sudah dimulai.
Menurut Cheung, perlengkapan toilet di sekitar 2.000 kamar di tujuh hotel mereka akan membutuhkan waktu untuk beralih. “Hal ini akan meningkatkan biaya sebesar 10 hingga 20 persen. Namun kami yakin hal ini akan bermanfaat bagi lingkungan dan generasi mendatang,” kata Cheung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
