REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para wali kota dan pejabat tinggi dari 63 pemerintah daerah di 33 negara berkumpul di Jakarta selama tiga hari ke depan untuk mendiskusikan cara-cara mempercepat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Mereka menghadiri International Mayors' Forum 2024 yang digelra PBB, United Cities and Local Governments in Asia-Pacific (UCLG-ASPAC), Koalisi Local 2030, dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Forum ini menyediakan wadah dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan mengenai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan implementasi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pejabat dan pemerintah berdialog dan berbagi pengalaman mengenai cara praktis untuk mempercepat implementasi Agenda 2030 melalui pelokalan SDGs dalam enam tahun yang tersisa.
"SDGs sangat membutuhkan dorongan dan kita tidak punya waktu lagi," kata Asisten Sekretaris Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA) Navid Hanif dalam pernyataan PBB yang Republika terima, Selasa (2/7/2024).
Ia merujuk pada laporan kemajuan SDGs 2024, yang menemukan hanya 17 persen dari target SDGs yang sesuai dengan rencana. "Pemerintah lokal dan regional adalah harapan kita. Mereka akan mendorong perubahan. Namun, kali ini perubahan tersebut harus berfokus pada perubahan struktural dan sistemik yang sangat penting untuk membawa dunia ke arah masa depan yang berkelanjutan," kata Hanif.
Dalam pernyataannya, PBB mencatat pada tahun 2018 lebih dari separuh penduduk dunia sudah tinggal di daerah perkotaan. Diproyeksikan lebih dari dua pertiganya akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2030.
Oleh karena itu, pekerjaan pemerintah daerah sangat penting dalam mencapai target SDGs. Apalagi, sebanyak 65 persen dari target SDGs terkait dengan pekerjaan dan mandat pemerintah daerah. Oleh karena itu, pelokalan SDGs diperlukan untuk pencapaiannya.
Dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat, pelokalan menjadi lebih penting dari sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan untuk menerjemahkan aspirasi global menjadi hasil yang konkret di tingkat lokal.
Hanif mengatakan SDG tidak dapat dicapai tanpa investasi yang ditingkatkan dan berkelanjutan dalam infrastruktur dan layanan perkotaan. Investasi itusSeperti perumahan yang berkualitas dan terjangkau, akses ke pendidikan yang berkualitas, sistem transportasi umum yang berkelanjutan, layanan kesehatan dan sanitasi, pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang aman, dengan fokus khusus pada kebutuhan masyarakat yang paling rentan di tengah meningkatnya ketidaksetaraan.
Wilayah perkotaan menyumbang hampir 80 persen produksi ekonomi serta 60-80 persen konsumsi energi global dan 75 persen emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan energi.
Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan terhadap SDGs, Jakarta meluncurkan Tinjauan Daerah Sukarela yang kedua kalinya mengenai status SDGs di Jakarta.
"Kota ini secara aktif mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mengatasi tantangan perkotaan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, selaras dengan prioritas SDG nasional Indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan aksi iklim," kata Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
International Mayors' Forum 2024 digelar menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masa Depan PBB yang akan diselenggarakan pada bulan September tahun ini. Pada KTT tersebut, para pemimpin dunia diharapkan dapat membentuk konsensus internasional baru mengenai cara mewujudkan masa kini yang lebih baik dan menjaga masa depan.
Mereka dijadwalkan akan mengadopsi Pakta Masa Depan untuk memperbaiki kepercayaan yang terkikis dan menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat secara efektif mencapai tujuan yang telah disepakati serta mengatasi ancaman dan peluang yang muncul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika