REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendorong agar pengelola rest area jalan tol membangun budaya memilah sampah. Pemilahan sampah penting di rest area penting agar tidak menyumbang beban tempat pembuangan/pemrosesan akhir (TPA) sampah.
"Rest area ini kawasan ya. Areal khusus. Jadi diharapkan pengelola rest area mampu membangun budaya memilah sampah. Semua tenan dan pengunjung diharuskan memilah sampah," kata Hanif saat berkunjung ke rest area KM 57 jalan Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (26/12/2024) malam.
Ia mengatakan, penanganan sampah di rest area harus selesai di rest area, salah satunya dengan melakukan pemilahan sampah. Jangan sampai sampah-sampah yang dihasilkan di rest area justru dibawa ke TPA sampah.
Dia menegaskan, TPA adalah tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Jadi yang boleh masuk ke TPA itu hanya residu-residu yang tidak bisa diolah di kawasan rest area.
"Mulai sekarang harus segera diterapkan kewajiban pemilahan sampah di rest area. Karena saat ini semua jenis sampah ada nilainya," katanya.
Guna menerapkan itu, Hanif menyampaikan agar pengelola rest area di jalan tol menggencarkan imbauan-imbauan kepada para pengunjung dan tenan-tenan di rest area, agar tidak lagi membuang sampah yang dihasilkan. Melainkan melakukan pemilahan sampah sendiri.
"Sekarang ini bisa digencarkan imbauan-imbauan untuk tidak lagi membuang sampahnya. Tapi menangani sampah yang dihasilkan sendiri. Untuk residunya baru dibuang. Jadi masing-masing wajib menangani sampahnya sendiri," katanya.
Hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi beban di TPA sampah. "Bisa kita bayangkan, kalau semua sampah dibuang ke tempatnya, lalu sampah itu dibuang ke TPA. Jadi nanti seluruh TPA sampah bisa seperti Bantargebang, Burangkeng, semua sampah menumpuk, jadi masalah dan bisa memicu bencana," katanya.
Menurut dia, pengelola rest area disarankan bisa merekrut warga setempat sebagai penyuluh atau pengimbau yang bertugas mengingatkan pengunjung agar tetap menjaga kebersihan.
Dia menyebutkan bahwa penanganan sampah sudah diatur jelas dalam UU Nomor 18 Tahun 2008. Begitu juga di daerah, ada peraturan daerah yang bisa diikuti ketentuannya oleh pengelola rest area.
Ketika ditanya kapan batas akhir pengelola rest area harus menerapkan pemilahan sampah, Hanif menyampaikan agar itu diharapkan segera dilakukan. "Tentu ada masa transisi, karena pengelola rest area juga harus mengombinasikan dengan berbagai pihak untuk penerapannya. Tapi kami meminta ada perubahan secara periodik dalam penanganan sampah di rest area," katanya.
Hanif menyampaikan pula bahwa ada sanksi bagi pengelola rest area yang tidak melakukan penanganan sampah dengan pemilahan sampah. "Sanksi kalau tanpa sengaja maksimal tiga tahun, kalau sengaja minimal empat tahun. Tapi pengelola kawasan diharapkan segera menerapkan itu. Kita akan tegas ya, ada beberapa sanksi yang akan diterapkan jika tidak mematuhi ketentuan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika