REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan harus dilakukan berkeadilan. Koordinator Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Rustandi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai transisi energi yang berkeadilan.
Menurut dia, ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan transisi berkeadilan. Pertama, komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari berbagai sektor yang sangat penting dalam mencapai tujuan ini. "Tanpa komitmen yang kuat, semua rencana akan sulit untuk direalisasikan," ujarnya, di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Dedi juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam perencanaan dokumen. Ia mencatat seringkali, periode kepemimpinan di pusat dan daerah tidak sejalan, sehingga perlu adanya sinkronisasi.
"Momentum pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan presiden diharapkan dapat menjadi titik awal untuk menyamakan periode kepemimpinan," tambahnya.
Dedi menekankan investasi dalam pendidikan dan riset adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola energi terbarukan. "Kita perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan ini," katanya.
Dedi juga menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi dan revitalisasi infrastruktur untuk mendukung transisi energi. "Kita harus menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan memastikan infrastruktur yang ada dapat mendukung pengembangan energi terbarukan," ujarnya.
Dedi menekankan pencapaian sasaran nasional tidak dapat dipisahkan dari target-target yang ditetapkan di daerah. "Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat edaran bersama yang akan memperkuat pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," tutupnya.
Dedi berharap dengan sinergi yang kuat dapat menjadi contoh dalam transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika