REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyelesaikan proses pengalihan utang senilai 35 juta dolar AS pada 15 Januari 2025. Dengan dukungan sejumlah organisasi konservasi, utang tersebut secara resmi dialihkan untuk mendukung kegiatan konservasi dan perlindungan ekosistem terumbu karang di Indonesia.
Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, M. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, mengungkapkan bahwa proses pengalihan utang ini berlangsung selama beberapa tahun dan mencapai kesepakatan pada Juli 2024. Dana yang dialihkan akan difokuskan pada perlindungan ekosistem terumbu karang di Bentang Laut Kepala Burung dan Laut Sunda Banda.
“Kedua wilayah ini dipilih karena termasuk dalam segitiga terumbu karang dunia atau coral triangle, kawasan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Penelitian menyebutkan, hampir 75 persen jenis terumbu karang di dunia ada di kawasan ini,” ujar Firdaus, seperti dikutip dari pernyataan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Sabtu (18/1/2025).
Indonesia memiliki wilayah terumbu karang terluas di dunia dengan luas mencapai lebih dari 51 ribu kilometer persegi, setara dengan 18 persen total terumbu karang dunia. Selain menjadi daya tarik wisata, terumbu karang berperan penting dalam melindungi pantai dari bencana alam, menyerap karbon, dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.
Pengalihan utang ini dilakukan melalui peran organisasi konservasi internasional seperti The Nature Conservancy (TNC) dan Conservation International (CI), yang bekerja sama dengan mitra lokal YKAN dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia. Semua pihak sepakat untuk mengelola dana sebesar 35 juta dolar AS demi mendukung program ini.
CEO The Nature Conservancy, Jennifer Morris, menjelaskan bahwa pengalihan utang ini dilakukan melalui Perjanjian Konservasi Terumbu Karang (Coral Reef Conservation Agreement/CRCA), di bawah payung Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang AS (Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act/TFCCA).
Dana hasil pengalihan utang ini akan dimanfaatkan untuk mendukung empat prioritas utama dalam upaya konservasi ekosistem laut. Fokus pertama adalah menjaga terumbu karang beserta ekosistem laut pesisir yang terkait, seperti padang lamun, hutan bakau, dan ekosistem dasar laut yang menjadi habitat berbagai organisme penting.
Prioritas berikutnya adalah perlindungan kawasan lindung laut, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati di area yang telah ditetapkan sebagai zona konservasi. Selain itu, dana ini juga akan diarahkan untuk mengembangkan zona konektivitas habitat, yang berfungsi sebagai penghubung antar-ekosistem, serta mengidentifikasi lokasi-lokasi konservasi baru yang potensial untuk dilindungi di masa depan.
Terakhir, upaya konservasi ini akan mencakup perlindungan spesies laut yang berada dalam kondisi rentan, terancam punah, atau dilindungi. Fokus ini memastikan kelestarian spesies-spesies kunci yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
“Keempat prioritas ini penting untuk menjaga integritas ekologis terumbu karang dan ekosistem terkait,” ujar Jennifer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika