Rabu 19 Mar 2025 18:01 WIB

Pemerintah Sederhanakan Investasi PLTSa  

Pemerintah mendorong investor membangun pembangkit listrik tenaga sampah.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Satria K Yudha
Petugas melakukan pengawasan mesin pengolahan sampah menjadi energi listrik saat dilakukan uji coba pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/6/2022).
Foto: ANTARA/Mohammad Ayudha
Petugas melakukan pengawasan mesin pengolahan sampah menjadi energi listrik saat dilakukan uji coba pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/6/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan menggencarkan program sampah jadi listrik. Untuk mewujudkan itu, pemerintah mendorong investor untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan teknologi insinerator.

 

Baca Juga

Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk menggaet investor agar mau membangun PLTSa adalah menyederhanakan proses perizinan yang ada. Menurut dia, saat ini pemerintah sedang menyusun regulasi yang akan digunakan agar investor dapat membangun PLTSa dengan mudah.

 

"Pengusaha tidak perlu urusan dengan pemerintah daerah lagi, dengan DPRD dan lain sebagainya, tidak perlu urusan dengan Menteri Keuangan, cukup izin dari ESDM, langsung kontrak dengan PLN," kata pria yang akrab disapa Zulhas saat melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

 

Ia menambahkan, pemerintah juga berencana menghapus biaya yang dibayarkan pemerintah daerah kepada pengelola sampah (tipping fee). Pemerintah daerah disebut hanya perlu menyediakan lahan.

 

"Investor bisa langsung ke ESDM, (ESDM) beri izin, langsung kontrak dengan PLN. Jadi dia lebih singkat. Karena di situ yang menentukan memang tarif hasil listriknya itu," kata dia.

 

Terkait TPST Bantargebang, Zulhas menilai pengelolaan sampah di TPST itu telah mengalami kemajuan. Pasalnya, pengelolaan di tempat itu sudah menggunakan sistem Refused Derived Fuel (RDF), yang mengolah sampah anorganik menjadi bahan bakar.

 

"Hari ini kami bareng-bareng melihat di sini, sebetulnya sudah ada kemajuan pengolahan sampah di Bantargebang ini ya, ini pakai RDF karena ada pabrik semen jadi ada yang nampung," kata dia di TPST Bantargebang, Rabu.

 

Dalam kunjungan itu, Zulhas juga ditemani oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Mereka juga melihat proses pengolahan sampah di RDF di Bantargebang. 

 

Ia mengatakan, fasilitas RDF itu bisa mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari. Hasil dari pengolahan sampah itu kemudian dikirim ke pabrik semen.

 

Selain itu, Zulhas juga mengapresiasi RDF Plant Jakarta di Rorotan yang akan segera dioperasikan pada tahun ini. Pasalnya, RDF di Rorotan itu diperkirakan dapat mengolah sampah sebanyak 2.500 ton per harinya. "Jadi ini langkah langkah yang sudah dilakukan Pemerintah DKI, Pak Gubernur, bagus sekali," ujar dia.

 

Meski demikian, perlu upaya lain untuk menuntaskan permasalahan sampah. Apalagi, sampah di Jakarta per harinya rata-rata mencapai 8.000 ton. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement