REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengakui provinsinya tengah menghadapi kondisi darurat sampah. Untuk menanggulangi persoalan ini, Pemprov Jateng telah membentuk tim khusus guna menyusun role model dan roadmappenanganan sampah yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
“Sampah jadi fokus pembahasan. Kita sudah bentuk tim, dan dalam waktu dekat akan ada roadmap khusus untuk menangani darurat sampah di wilayah kita,” ujar Luthfi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Eks Karesidenan Semarang Raya di Salatiga, Selasa (22/4/2025).
Ia menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Semarang yang dinilai perlu perhatian khusus.
Menurut Luthfi, pengolahan sampah dapat dilakukan melalui sejumlah pendekatan, seperti sistem refuse derived fuel (RDF) untuk kapasitas di bawah 200 ton per hari, atau pengelolaan regional untuk kapasitas sekitar seribu ton per hari. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah investor telah menawarkan solusi teknologi, namun pembahasannya masih menunggu hasil kerja tim.
Masalah darurat sampah juga disinggung Luthfi saat menghadiri “Forum Senayan Peduli Jawa Tengah” pada awal April. Ia menyoroti keterbatasan fasilitas pembuangan sampah di sejumlah kota seperti Pekalongan, Solo, dan Magelang, yang kerap memicu konflik dengan daerah sekitarnya.
Salah satu kasus terbaru terjadi di Kota Pekalongan, setelah Kementerian Lingkungan Hidup menutup TPA Degayu. Pemkot Pekalongan pun menetapkan masa darurat sampah selama enam bulan, sejak 21 Maret hingga 21 September 2025. Akibatnya, tumpukan sampah terlihat di banyak titik karena kota ini tidak lagi memiliki TPA.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya akan memanfaatkan dana darurat bencana untuk membeli insinerator. Mesin pembakaran sampah itu bakal ditempatkan di 23 TPS3R.
"Penanganan sampah ini tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif. Pola hidup dan mindset tentang sampah harus berubah. Pengelolaan sampah dari rumah menjadi solusi yang harus kita laksanakan bersama," ucap Afzan, beberapa wakti lalu.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jateng, Widi Artanto, saat ini terdapat 46 TPA di Jateng. Sebanyak 37 di antaranya masih menerapkan metode open dumping yang tak terkontrol. Namun Widi mengeklaim, beberapa TPA tersebut sudah mulai menerapkan controlled landfill.
Widi menjelaskan, metode open dumping pada TPA sudah tidak direkomendasikan. Sebab dalam TPA open dumping, sampah hanya ditumpuk tanpa ada pengolahan dan pengontrolan. "Jadi semestinya yang diterapkan adalah controlled landfill atau sanitary landfill. Kalau controlled landfill, sampah masuk ke TPA, kemudian dilakukan pengurukan dengan tanah, sehingga tidak ada sampah terbuka dan tidak terolah dengan baik," ucapnya ketika diwawancara 24 Maret 2025 lalu.
Dia menilai, metode sanitary landfill lebih baik dibandingkan controlled landfill. "Sanitary landfill dilakukan pengolahan lanjutan. Ada pengolahan limbah, ada penutupan lahan, ada pengolahan gas, penangkapan gas, dan sebagainya," ujar Widi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika