REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah pusat menetapkan tujuh provinsi sebagai prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025. Tujuh daerah tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Penetapan ini didasarkan pada catatan historis kejadian karhutla dalam satu dekade terakhir serta potensi risiko saat musim kemarau yang diproyeksikan dimulai pada akhir April hingga awal Mei.
“Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).
Riau dipilih sebagai lokasi awal apel nasional karena selama 10 tahun terakhir mencatat 374 kejadian karhutla, atau 41,75 persen dari total bencana yang terjadi di wilayah itu.
Riau juga menjadi provinsi dengan penurunan signifikan kasus karhutla, dari 176 kejadian pada 2023 menjadi 10 kasus di 2024, namun kembali mencatat 11 kasus di awal 2025.
Untuk mengantisipasi lonjakan karhutla, BNPB akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai 1 Mei 2025 dan menyiapkan dukungan logistik berupa alat pemadam, kendaraan khusus, tenda, makanan, serta hygiene kit.
Pemerintah juga melibatkan 28 kementerian/lembaga dalam koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29/2025, Kemenko Polkam bersama BNPB ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla.
Sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo, kata dia, BNPB bertanggungjawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.
Sementara untuk Kemenko Polkam, memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.
Hingga saat ini sudah ada 11 kejadian karhutla di Riau. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla.
Dengan begitu, Suharyanto menekankan kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika