REPUBLIKA.CO.ID, INGGRIS – Komite Adaptasi Perubahan Iklim (CCC) menyatakan Inggris belum siap menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin memburuk, seperti banjir besar dan panas ekstrem. Tahun lalu, Inggris dilanda banjir parah yang merusak rumah-rumah dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Beberapa tahun terakhir, Inggris juga mengalami gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan yang menunjukkan meningkatnya risiko akibat krisis iklim.
“Beberapa tahun terakhir, kami melihat negara ini tidak siap menghadapi dampak perubahan iklim. Kami tahu hal yang lebih buruk akan datang, dan kita belum siap, bahkan di banyak sektor, kita belum memiliki rencana untuk bersiap,” kata Ketua CCC Julia King, belum lama ini.
Pada Januari lalu, para ilmuwan menyatakan tahun 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu. Kenaikan suhu global akibat perubahan iklim memperparah frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem di berbagai wilayah dunia, termasuk Inggris.
Menanggapi laporan CCC, pemerintah Inggris menyatakan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan. “Kami menginvestasikan 2,65 miliar poundsterling atau 3,54 miliar dolar AS untuk membangun pertahanan banjir, melindungi puluhan ribu rumah dan bisnis, serta membantu komunitas lokal menjadi lebih tangguh,” kata seorang juru bicara pemerintah.
Dalam laporan terbarunya pekan ini, CCC memperingatkan bahwa kenaikan permukaan laut bisa meningkatkan jumlah rumah yang berisiko terendam banjir dari 6,3 juta saat ini menjadi 8 juta pada tahun 2050.
Kematian akibat cuaca panas juga diproyeksikan melonjak tajam, dari sekitar 3.000 jiwa pada 2022 menjadi lebih dari 10.000 jiwa pada 2050 jika suhu mencapai 40 derajat Celsius.
Laporan tersebut mengungkap hampir separuh lahan pertanian terbaik di Inggris kini berada dalam risiko banjir, dan luas wilayah terdampak diperkirakan akan terus bertambah.
Komite CCC merekomendasikan peningkatan target adaptasi iklim nasional serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur, pertanian, hingga layanan kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika