REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dan Food and Agriculture Organization (FAO) menyepakati penguatan kolaborasi untuk mendorong pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan bilateral di sela Conference of the Parties (COP) ke-30 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Brasil, yang dihadiri Staf Ahli Menteri untuk Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati dan Senior Forestry Officer FAO Amy Duchelle.
Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa pembahasan meliputi tindak lanjut dan perluasan kerja sama, khususnya pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove serta kolaborasi melalui program United Nations Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD). FAO menilai kemitraan dengan Indonesia selama ini memberi kontribusi signifikan pada pencapaian pembangunan kehutanan berkelanjutan. “FAO siap terus mendukung Indonesia dalam memperkuat sektor kehutanan,” kata Amy dalam siaran pers Kemenhut, Jumat (21/11/2025$.
FAO juga menyatakan dukungan terhadap pengelolaan lahan basah melalui Green Peatland Economy Program yang menekankan praktik berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, organisasi itu mengapresiasi kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang membentuk Tim Percepatan Hutan Adat dan menargetkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun mendatang, yang dinilai sebagai langkah strategis untuk menjadi contoh bagi negara lain.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menekankan perlunya memperkuat kerja sama restorasi mangrove mengingat Indonesia memiliki ekosistem seluas 3,44 juta hektare dan sekitar 80 persen berada di kawasan hutan.
Ia meminta FAO berperan lebih besar dalam memfasilitasi akses pendanaan internasional, seperti Green Climate Fund (GCF) dan Global Environment Facility (GEF).
Ia berharap FAO dapat terlibat sejak tahap awal penyusunan proposal dan rencana anggaran agar setiap proyek dapat tepat sasaran serta mengisi kebutuhan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Haruni Krisnawati menambahkan bahwa seluruh program tematik harus diselaraskan dengan tugas Kementerian Kehutanan dalam mengelola lebih dari 120 juta hektare kawasan hutan nasional.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk memperdalam formulasi kerja sama antara Indonesia dan FAO, terutama penguatan tata kelola kehutanan sesuai prioritas pembangunan dan batas yurisdiksi yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika