REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat pemanfaatan nilai ekonomi karbon dari sektor kehutanan melalui pengembangan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NbS). Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan, langkah ini menjadi strategi utama Indonesia dalam mendorong ekonomi hijau sekaligus menjaga keberlanjutan hutan.
“Indonesia sedang melakukan transformasi nilai ekonomi karbon dari hutan-hutannya menjadi penggerak ekonomi hijau. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia membuka potensi dari solusi berbasis alam,” kata Wamenhut Rohmat Marzuki saat membuka Global Carbon Summit Indonesia 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Dia menuturkan, langkah Indonesia tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat kapasitas penyerapan karbon melalui aforestasi, reforestasi, dan revegetasi.
Pemerintah menargetkan total luas areal pemulihan hutan mencapai sekitar 12 juta hektare, yang dipadukan dengan program Perhutanan Sosial seluas 8,3 juta hektare.
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga mempercepat penetapan hutan adat yang ditargetkan mencapai 1,4 juta hektare dalam empat tahun ke depan.
Rohmat menegaskan keberlanjutan pengelolaan hutan diperkuat dengan pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga hutan sejati. “Pendekatan ini memastikan manfaat ekonomi karbon tidak hanya mengalir ke negara, tetapi juga kepada masyarakat yang selama ini menjaga hutan,” ujarnya.
Mengutip data BloombergNEF, ia menyebut potensi nilai karbon sektor kehutanan Indonesia pada 2024–2050 mencapai 13,4 juta miliar ton CO2e. “Angka itu memperlihatkan bahwa hutan di Indonesia dapat menjadi sumber kredit karbon hutan paling diminati di dunia,” katanya.
Untuk menjamin integritas perdagangan karbon, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) dan International Emissions Trading Association (IETA).
Pemerintah juga memperkuat payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika