REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti untuk Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Dalam konferensi pers bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, ia mengungkapkan pemerintah menetapkan sebanyak 20 wilayah aglomerasi pada 47 kabupaten/kota sebagai prioritas investasi PSEL.

“Kita terbuka untuk teknologi lain. Pada dasarnya kita terbuka, tetapi yang penting memang kita memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti berjalan baik di banyak negara di seluruh dunia. Itu tentunya kita berikan prioritas,” ungkapnya dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Presiden Prabowo Subianto disebut meminta penanganan di wilayah kota dan aglomerasi dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari agar diprioritaskan dalam PSEL. Sebanyak 20 wilayah aglomerasi tersebut telah memenuhi syarat tahap pertama dan mendapatkan surat keputusan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sementara itu, untuk kota dengan timbulan 500–1.000 ton per hari, tidak memenuhi syarat utama Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan wilayah prioritas PSEL dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton.

Hingga saat ini, berdasarkan pemantauan dan evaluasi dari tim gabungan, terdapat tujuh wilayah aglomerasi pada 26 kabupaten/kota dengan timbulan sampah 500–1.000 ton per hari.

“Untuk pemanfaatan teknologi lain tetap terbuka. Yang penting pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik, cepat, dan yang paling penting diterima masyarakat, terutama di lingkungan tempat pengelolaan sampah itu akan dilakukan,” ucapnya.

“Alatnya bisa dari negara Jepang, Korea, Belanda, China, dan juga nanti ada produk dari dalam negeri,” kata Rosan, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ikuti Whatsapp Channel Republika