REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong tata kelola ruang laut berbasis data dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan laut lebih akurat dan tidak lepas dari kondisi lapangan.
KKP mulai mengintegrasikan neraca sumber daya laut atau ocean accounting dengan pemetaan partisipatif. Model ini digunakan untuk mengukur nilai ekonomi, sosial, dan ekologi laut secara lebih komprehensif.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana mengatakan, tantangan utama bukan hanya soal regulasi, tetapi bagaimana data di lapangan bisa masuk ke sistem perencanaan nasional.
“Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan hasil-hasil pemetaan tersebut tidak berhenti sebagai data komunitas, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan formal, diakui secara kebijakan, dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan nasional,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Kartika menegaskan, perencanaan ruang laut kini menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Skema ini juga digunakan untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang serta memperkuat ketahanan ekosistem pesisir.
Pendekatan ini dibahas dalam Lokakarya Nasional Integrasi Pemetaan Partisipatif dan Ocean Accounting di Jakarta. Forum ini menyoroti pentingnya sinkronisasi metodologi dan standar dalam tata ruang laut nasional.
Pakar ekonomi kelautan IPB University Prof. Akhmad Fauzi mengatakan, integrasi data dan partisipasi masyarakat akan memperkuat kualitas perencanaan. Data dinilai penting, namun tidak cukup tanpa validasi dari masyarakat.
“Melalui pemetaan partisipatif, masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan informasi lokal yang kontekstual, memvalidasi data serta memperkaya perspektif dalam perencanaan ruang laut,” terangnya.
Perwakilan Blue Ventures Indonesia Miftahul Khausar menilai kolaborasi lintas pihak perlu diperkuat, terutama dalam mendukung nelayan kecil dan tradisional. Sinkronisasi data aktivitas masyarakat pesisir dinilai penting untuk mencegah konflik ruang laut.
“Banyak potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan baik level lokal maupun nasional untuk sama-sama memperkuat sektor kelautan dan perikanan termasuk sinkronisasi data wilayah aktivitas masyarakat pesisir sehingga dapat menciptakan tata kelola laut yang lebih inklusif, partisipatif serta meminimalkan konflik yang sering terjadi,” katanya.
KKP menyebut pendekatan ini sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang mendorong keseimbangan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika