REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Konflik di Timur Tengah dinilai meningkatkan risiko terhadap pasokan dan distribusi minyak dunia.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, situasi geopolitik global, termasuk konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat, berdampak langsung terhadap ketahanan energi berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita,” kata Hashim di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (25/5/2026).
Menurut dia, ancaman penutupan Selat Hormuz dapat mengganggu jalur distribusi minyak dunia dan memicu tekanan terhadap pasokan bahan bakar minyak mentah maupun produk turunannya.
Hashim mengatakan. pemerintah telah mengamankan komitmen pasokan energi dari Rusia. Presiden Vladimir Putin disebut menyetujui pengiriman 150 juta barel minyak untuk Indonesia tahun ini.
“Kesepakatan strategis tersebut sangat penting guna menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri. Hal ini memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak nasional tetap terjaga dengan baik,” ujar Hashim.
Pemerintah juga memastikan stabilitas harga energi tetap dijaga tanpa menghapus subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meski pasokan energi dinilai masih aman, pemerintah tetap mendorong percepatan transisi energi untuk mengantisipasi potensi krisis geopolitik di masa depan.
“Ancaman perluasan perang di kawasan Timur Tengah berpotensi terulang kembali kapan saja. Potensi penutupan kembali Selat Hormuz dapat mengancam jalur distribusi minyak bumi secara mendadak,” katanya.
Karena itu, pemerintah menilai pengembangan energi domestik berbasis energi terbarukan menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Salah satu proyek yang disiapkan yakni pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 megawatt.
“Pemanfaatan sumber daya alam sendiri menjadi solusi utama dalam memenuhi tingginya kebutuhan energi rakyat Indonesia,” ujar Hashim.
Pemerintah juga menargetkan pengembangan energi bersih berjalan seiring dengan agenda penurunan emisi karbon nasional. Hashim mengatakan Indonesia tetap menargetkan pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
“Kami targetkan emisi nol bersih terealisasi pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika