Kamis 09 Jul 2026 10:30 WIB

IESR Ingatkan Ancaman Cuaca Ekstrem terhadap Pasokan Listrik Nasional

Indonesia harus memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional.

Rep: Lintar Satria Zulfikar/ Red: Satria K Yudha
Pedagang menunggu pembeli di dalam toko miliknya saat terjadi pemadaman listrik bergilir di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (30/6/2026). Menurut PLN Unit layanan pelanggan (ULP) Balikpapan pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut berlangsung tiga hingga empat jam karena adanya gangguan teknis pada komponen Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang sudah terjadi beberapa hari terakhir.
Foto: ANTARA FOTO/Angga Palguna
Pedagang menunggu pembeli di dalam toko miliknya saat terjadi pemadaman listrik bergilir di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (30/6/2026). Menurut PLN Unit layanan pelanggan (ULP) Balikpapan pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut berlangsung tiga hingga empat jam karena adanya gangguan teknis pada komponen Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang sudah terjadi beberapa hari terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketahanan sistem kelistrikan nasional dinilai perlu terus diperkuat agar mampu menghadapi risiko cuaca ekstrem dan dampak perubahan iklim yang semakin meningkat. Penguatan jaringan, modernisasi sistem, serta percepatan integrasi energi terbarukan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik di berbagai wilayah.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Sumatra, menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional.

Baca Juga

“Pemadaman listrik di Sumatera perlu dibaca sebagai sinyal bahwa sistem kelistrikan Indonesia membutuhkan reformasi jaringan. Cuaca ekstrem dan krisis iklim dapat mengganggu transmisi, distribusi, maupun pembangkit. Jika sistem tidak dirancang lebih tangguh, gangguan pada satu titik dapat menimbulkan dampak yang lebih luas,” kata Deon dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Menurut Deon, sistem kelistrikan ke depan tidak cukup hanya dirancang untuk menghadapi kondisi operasional normal. Perencanaan juga perlu mempertimbangkan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, perubahan pola konsumsi listrik, serta bertambahnya porsi energi terbarukan yang bersifat variabel.

IESR juga mengingatkan adanya potensi dampak fenomena El Nino terhadap sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino diperkirakan memasuki kategori kuat dan berpotensi mencapai puncaknya pada September hingga Oktober.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan debit air di sejumlah waduk yang menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pengalaman pada El Nino 2015 dan 2023 menunjukkan berkurangnya pasokan air sempat memengaruhi produksi listrik dari sejumlah PLTA.

Karena itu, Deon menilai pemerintah perlu memasukkan berbagai skenario risiko dalam perencanaan sistem kelistrikan nasional, termasuk kemungkinan terjadinya penurunan produksi PLTA, gangguan pada pembangkit, hingga peningkatan kebutuhan listrik yang terjadi secara bersamaan.

Menurut dia, penguatan sistem dapat dilakukan melalui modernisasi jaringan listrik, pembaruan regulasi jaringan, pengembangan sumber energi terbarukan yang tersebar, serta pemanfaatan teknologi seperti smart grid, baterai, dan layanan penunjang sistem (ancillary services).

“Indonesia perlu mendorong peningkatan pembangkit energi terbarukan yang terdistribusi merata, pemanfaatan distributed energy resources seperti baterai kendaraan listrik, serta fleksibilitas sistem kelistrikan agar aset-aset tersebut dapat mendukung keandalan sistem,” ujar Deon.

Selain itu, IESR mengusulkan penyusunan strategi pengembangan jaringan listrik jangka panjang yang memasukkan proyeksi risiko perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan longsor, sebagai bagian dari indikator keandalan sistem.

Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kalimantan juga mendorong evaluasi terhadap sistem kelistrikan menyusul terjadinya pemadaman bergilir di beberapa wilayah. Mereka berharap evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penguatan pembangkitan, transmisi, distribusi, serta tata kelola sektor ketenagalistrikan.

Direktur WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman mengatakan, evaluasi secara terbuka diperlukan agar penyebab gangguan dapat diidentifikasi sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan.

“Kami mendesak untuk dilakukan pengungkapan secara terbuka oleh instansi berwenang untuk mengetahui penyebab krisis kelistrikan di Kalimantan. Ini bisa dilakukan melalui audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan tata kelola kelistrikan, serta memastikan hasil audit dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas negara,” kata Janang.

Sebelumnya, PT PLN menjelaskan pemadaman di sejumlah wilayah Kalimantan dipicu gangguan teknis pada pembangkit dan jaringan transmisi. Organisasi masyarakat sipil menilai hasil evaluasi terhadap gangguan tersebut dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah penghasil energi.

Menurut mereka, penguatan sistem kelistrikan perlu dilakukan secara bertahap melalui peningkatan keandalan infrastruktur, diversifikasi sumber energi, serta pengembangan energi terbarukan agar pasokan listrik semakin andal dalam jangka panjang.

Berita Lainnya

Rekomendasi