REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau lebih dikenal sebagai Harita Nickel tengah menunggu hasil audit sukarela yang dilakukan Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Tak mudah bagi suatu perusahaan tambang untuk bisa meraih sertifikasi dari IRMA. Lembaga tersebut memberikan penilaian dengan menetapkan standar global paling ketat untuk praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Belum ada satu pun perusahaan tambang di Indonesia yang memiliki sertifikat dari IRMA. Artinya, jika berhasil lolos penilaian, Harita berpeluang menjadi contoh perdana bagi perusahaan tambang di Tanah Air untuk membuktikan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan sesuai standar tinggi IRMA.
Assistant Vice President Site Corporate Communications Harita Nickel Joseph Sinaga menjelaskan, Harita membuka diri untuk melaksanakan audit IRMA karena sejumlah alasan. Salah satunya, ujar Joseph, perseroan berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus.
"Kami ingin wujudkan continuous improvement," ujar Joseph dalam temu editor media di Kawasan Industri Obi, Maluku Utara, Selasa (1/9/2026).
Nama Harita Nickel memang melejit dalam 10 tahun terakhir seiring dengan pesatnya perkembangan industri nikel beserta pengolahannya di Indonesia. Pada tahun lalu, Harita berhasil mencatat penjualan bijih nikel sebesar 30,6 juta ton, naik 28,8 persen dibanding 2024. Kemudian, didukung dengan pengembangan smelter yang kini telah beroperasi, Harita mampu mencatat penjualan 188 ribu ton feronikel pada 2025, naik 49,3 persen (yoy). Feronikel adalah bahan baku penting untuk industri baja tahan karat atau stainless steel.
Kemudian, seiring dengan kebutuhan industri baterai maupun kendaraan listrik, perseroan berhasil mencetak penjualan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebesar 90 ribu ton (naik 43 persen) dan nikel sulfat sebesar 39 ribu ton (naik 3,2 persen).
Dari seluruh hasil kinerja itu, perseroan mampu membukukan pendapatan sebesar Rp 29,63 triliun pada 2025 dengan laba bersih Rp 10,97 triliun, naik 42 persen (yoy).
Kinerja solid Harita tersebut bukan tanpa konsekuensi. Seiring produksi yang meningkat, ada persoalan limbah yang juga ikut bertambah. Sebagai contoh, timbulan limbah B3 dari operasional Harita menembus 40 juta ton, naik 57 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terjadi terutama disebabkan meningkatnya volume tailing basah seiring beroperasi penuhnya smelter HPAL milik Harita.
Di luar itu, masih ada berbagai tantangan dari berbagai isu, baik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang juga perlu dihadapi Harita. Ini lantaran posisi kawasan operasi Harita turut berdampingan dengan kawasan permukiman warga, terutama di Desa Kawasi, Pulau Obi, dan juga kawasan lingkungan pesisir serta lautnya.
Joseph mengatakan, aspek ESG yang luas tersebut membuat Harita perlu mencari acuan praktik terbaik. Hal inilah yang kemudian mendorong Harita membuka diri dan melaksanakan audit IRMA.
Faktor kedua, ujar Joseph, berkait dengan akses pasar. Harita Nickel merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang kini tengah bertumbuh. Saat ini, Harita bersama mitra bisnisnya mengoperasikan dua fasilitas pemurnian HPAL dengan enam lini produksi. Smelter itu mengolah bijih limonit menjadi MHP, nikel sulfat, maupun kobalt elektrolitik yang digunakan untuk baterai kendaraan listrik.
Produsen baterai maupun kendaraan listrik di Barat, terutama Eropa, menerapkan standar tinggi terkait status nikel yang mereka gunakan sebagai bahan baku. Sehingga, Harita pun menilai perlu memenuhi standar tersebut dengan sertifikasi yang relevan.
"Karena standar mereka tinggi maka kami penuhi dengan standar IRMA," kata Joseph.
Ikuti Whatsapp Channel Republika