REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Febrian Alphyanto Rudyard menegaskan, penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) harus menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan perusahaan.
Menurut Febrian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan keuntungan perusahaan. Pembangunan juga harus memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik sekaligus memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
Ia mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang memandang pembangunan sebagai upaya memperluas kesempatan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga, bukan semata-mata meningkatkan kekayaan.
“ESG seharusnya tidak hanya membuat kita terlihat bertanggung jawab, ESG harus membuat kita benar-benar bertanggung jawab,” kata Febrian dalam sambutannya ESG NOW Leadership Forum & Awards Republika 2026, Senin (19/10/2026).
Febrian menilai, dunia saat ini semakin memiliki beragam perangkat untuk mengukur keberlanjutan, mulai dari standar, peringkat, audit, laporan hingga indikator kinerja. Namun, peningkatan kemampuan mengukur keberlanjutan belum tentu sejalan dengan keberhasilan mewujudkannya.
Ia mencontohkan, laporan keberlanjutan perusahaan dapat terlihat baik, sementara pencemaran sungai di sekitar pabrik masih terjadi. Demikian pula target sosial perusahaan yang terlihat menjanjikan, tetapi usaha kecil dalam rantai pasoknya masih kesulitan berkembang.
“Laporan dan transparansi sangatlah penting, tapi laporan adalah alat dan bukan tujuan,” ujarnya.
Febrian mengatakan, kebutuhan untuk memperkuat dampak ESG semakin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati atau yang dikenal sebagai triple planetary crisis.
Ia merujuk laporan risiko global 2026 dari World Economic Forum yang menyoroti cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan kritis sistem bumi sebagai risiko jangka panjang.
Menurut dia, krisis tersebut berkaitan erat dengan tiga kebutuhan dasar manusia, yakni pangan, energi, dan air. Ketiganya saling bergantung sehingga tidak dapat dikelola secara terpisah dalam kebijakan pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika