REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Skor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) adalah alat penting bagi investor untuk menilai keberlanjutan dan kinerja etis perusahaan. Skor ini biasanya berkisar antara 0 hingga 100, dengan skor kurang dari 50 dianggap relatif buruk dan lebih dari 70 dianggap baik.
Skor ESG penting bagi investor yang bertanggung jawab secara sosial yang ingin berinvestasi di perusahaan dengan praktik etika dan keberlanjutan yang kuat. Skor ini dapat memberikan wawasan tentang kinerja dan ketahanan jangka panjang perusahaan.
Skor ESG dapat menjadi dasar untuk membandingkan perusahaan dan dana di berbagai faktor, seperti jejak karbon dan praktik ketenagakerjaan perusahaan. Faktor-faktor individual ini digabungkan dan diberi bobot untuk menghasilkan skor ESG tunggal yang dapat ditemukan pada sebagian besar dana dan sekuritas yang diperdagangkan secara publik.
Namun, penting untuk dicatat bahwa skor ESG berasal dari berbagai penyedia jasa yang memiliki skema pemeringkatan dan metrik evaluasi yang berbeda. Beberapa perusahaan pemeringkat biasanya memberikan penekanan yang lebih besar pada kategori E, S, atau G. Kurangnya standarisasi ini dapat menyebabkan variasi skor untuk perusahaan yang sama di berbagai lembaga pemeringkat.
Oleh karena itu, investor harus menggunakan skor ESG sebagai titik awal penelitian dan membandingkannya di berbagai penyedia layanan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja keberlanjutan perusahaan. Selain itu, investor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kinerja keuangan dan tren industri, ketika membuat keputusan investasi mereka untuk memastikan pendekatan menyeluruh dalam mengevaluasi peluang investasi potensial.
Apa saja yang diukur oleh skor ESG? Dilansir Investopedia, Selasa (19/9/2023), skor ESG mengevaluasi perusahaan berdasarkan berbagai kriteria, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yakni masalah lingkungan mencakup jejak karbon, efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, penggunaan air, polusi, pengelolaan limbah, dan dampak keanekaragaman hayati.
Kategori masalah sosial yang mencakup praktik ketenagakerjaan, upaya pro-keanekaragaman, hak asasi manusia, hubungan dengan masyarakat, kesehatan dan keselamatan, dan lainnya. Lalu kategori selanjutnya adalah masalah tata kelola, yang mencakup keterwakilan dalam struktur dewan direksi, kompensasi eksekutif, hak-hak pemegang saham, etika bisnis, manajemen risiko, serta manajemen rantai pasokan.
Sementara itu, lembaga pemeringkat ESG adalah perusahaan pihak ketiga yang membuat sistem penilaian ESG. Setiap lembaga memiliki metodologi dan seperangkat kriteria yang unik untuk mengevaluasi perusahaan. Beberapa lembaga pemeringkat menggunakan skala 0-100, sementara yang lain, seperti MSCI, mengklasifikasikan perusahaan sebagai Leaders (unggul), Average (rata-rata), atau Laggards (tertinggal).
Namun demikian, salah satu keterbatasan skor ESG adalah kurangnya standarisasi dalam metodologi dan kriteria yang digunakan oleh berbagai lembaga pemeringkat, yang menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menilai dan membobotkan faktor-faktor ESG. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten dan menyulitkan investor untuk membandingkan skor di berbagai penyedia layanan.
Keterbatasan lainnya adalah potensi greenwashing, di mana perusahaan dapat salah mengartikan atau membesar-besarkan upaya ESG mereka untuk meningkatkan skor dan menarik investor SRI. Selain itu, data ESG dapat dilaporkan sendiri oleh perusahaan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas, akurasi, dan keandalan data.
Kesimpulannya, meskipun skor ESG dapat menjadi alat yang berharga untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan, investor harus menyadari keterbatasannya dan mempertimbangkan itu sebagai salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan investasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
