REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan Indonesia sudah mendapat dukungan keuangan dari sejumlah negara atau green climate fund untuk melaksanakan berbagai proyek transisi energi. Berdasarkan data green climate fund financial instrument, terdapat total 486 juta dolar AS atau Rp 7,53 triliun anggaran yang sudah masuk di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran tersebut terbagi dalam 23 persen bersifat ekuitas sebesar 26 persen bersifat dana pinjaman dan sebesar 35 persen bersifat dana hibah.
"Maka itu, kami akan terus bekerja sama dan membuka diri. Karena climate agenda without financing hanya akan menjadi agenda, hanya akan menjadi dream. Financing is one of the most critical element dari climate agenda," ujarnya saat webinar Climate Change and Indonesia’s Future: An Intergenerational Dialogue, Senin (28/11/2023).
Sri Mulyani menyebut saat ini Indonesia berupaya menunjukan pertumbuhan yang stabil dengan angka kemiskinan yang terus menurun. Dia berpendapat bahwa bagaimana meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak bumi akibat isu perubahan iklim, geopolitik, hingga digitalisasi merupakan tantangan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.
"So, climate change is a problem. How we are all can work together, especially antargenerasi ke generasi," ujar Sri Mulyani.
Menurut dia, pengentasan masalah iklim memerlukan rencana pembiayaan yang konkret. Dalam hal ini, selain pembiayaan dari pemerintah pusat, belanja negara melalui pemerintah daerah juga memegang peran penting.
"Kita melakukan berbagai Instrumen kebijakan dan motivasi kepada local government. Kita menggunakan instrumen seperti dana alokasi khusus fisik, dana bagi hasil, dan berbagai instrumen untuk memotivasi daerah mengarusutamakan perubahan iklim," katanya.
Untuk memenuhi hal itu, pemerintah tengah mengembangkan sejumlah instrumen fiskal dan keuangan untuk menangani perubahan iklim. Salah satunya dalam bentuk instrumen green bond yang dikombinasikan dengan sukuk atau obligasi berbasis syariah.
Sejak 2018, Indonesia telah menerbitkan sejumlah lima miliar dolar AS sukuk green bond secara global. Sementara di dalam negeri, pemerintah juga memperkenalkan sukuk ritel-domestic green yang penerbitannya sebesar Rp 21,8 triliun.
"Peluncuran instrumen ini secara akuntabel menjelaskan instrumen green related dengan penurunan emisi. Total 5,7 juta ton Co2 pada 2018, 3,2 juta juta ton Co2 pada 2019, 1,4 juta ton Co2 pada 2020, dan 222.647 juta ton Co2 pada 2022. Ini semua tidak berdasarkan hitungan kita sendiri, tapi diaudit lembaga kredibel," kata Sri Mulyani menjelaskan.
Selain itu, pemerintah juga mengadakan kerjasama pendanaan terintegrasi yang mendukung pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yakni SDG Indonesia One.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
