REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan-perusahaan mungkin harus mempertimbangkan secara matang sebelum berjanji untuk menjadi netral karbon atau mencapai net zero emission (NZE) di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, kesepakatan antara kelompok-kelompok politik di Parlemen Eropa menunjukkan bahwa Uni Eropa akan segera memberlakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap penggunaan karbon offset (penyeimbangan karbon).
Para anggota parlemen akan kembali membatasi penggunaan pengaturan carbon offset pekan ini, seiring dengan meningkatnya upaya Uni Eropa dalam melawan pencemaran lingkungan.
Komite lingkungan dan pasar internal Parlemen Eropa pada hari Rabu (14 Februari) akan melakukan pemungutan suara mengenai usulan Green Claims Directive, yang menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan harus mendukung janji-janji ekologis.
Kesepakatan antara kelompok-kelompok politik utama, seperti dilansir Euro News, Sabtu (17/2/2024), akan mempersulit perusahaan-perusahaan untuk membuat komitmen net zero tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana mereka akan mencapainya.
Karbon offset secara sukarela, di mana perusahaan menyeimbangkan keluaran gas rumah kaca mereka sendiri dengan sertifikat yang membuktikan bahwa karbon telah diserap di tempat lain, menjadi semakin populer.
Bank investasi Morgan Stanley memperkirakan nilai pasar ini mencapai 2 miliar dolar AS pada tahun 2020. Sementara itu, tahun lalu Bloomberg New Energy Finance memperkirakan nilai pasar ini bisa mencapai 1 triliun dolar AS pada tahun 2037.
Beberapa tahun belakangan ini, banyak perusahaan yang berjanji untuk mengurangi emisi karbon hingga mencapai nol, seperti IKEA, McDonald's, dan bahkan perusahaan minyak dan gas seperti Shell dan Equinor yang berjanji untuk melakukannya pada tahun 2050.
Amazon telah menetapkan tenggat waktu 2040, sementara Microsoft mengatakan bahwa mereka akan menjadi 'karbon negatif' sepuluh tahun sebelum itu. Namun, menurut Lindsay Otis, pakar kebijakan di lembaga nirlaba Carbon Market Watch yang berbasis di Brussels, banyak klaim semacam itu didasarkan pada rencana untuk mengimbangi daripada mengurangi emisi.
Komisi Eropa telah mengusulkan agar klaim yang didasarkan pada penyeimbangan karbon harus dipisahkan secara jelas dari informasi mengenai jejak karbon perusahaan itu sendiri. Rencana eksekutif Uni Eropa tersebut akan memaksa perusahaan untuk menunjukkan bahwa penyeimbangan yang mereka lakukan memiliki integritas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, namun para anggota parlemen ingin melangkah lebih jauh.
Di bawah kesepakatan lintas partai, anggota parlemen telah menyetujui bahwa kredit karbon hanya boleh digunakan untuk mengurangi emisi residu perusahaan - emisi yang tidak dapat dikurangi dengan langkah-langkah internal seperti peningkatan efisiensi energi atau beralih ke energi terbarukan.
Di bawah kesepakatan parlemen, skema penyeimbangan harus sesuai dengan undang-undang Uni Eropa yang baru dan terpisah mengenai sertifikasi penghilangan karbon, atau disetujui oleh komisi.
“Hal ini berarti perusahaan-perusahaan harus mengurangi emisi mereka sebesar 90-95 persen dengan tindakan internal. Meskipun beberapa anggota parlemen telah memberikan ruang gerak untuk pengurangan yang tidak terlalu ambisius melalui referensi untuk variasi jalur sektoral yang dibenarkan,” kata Otis.
"Idealnya, semua klaim yang mengandalkan penggantian kerugian (yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan saat ini dan di masa depan) tidak diperbolehkan sama sekali," tambah Otis kepada Euronews.
Anggota parlemen juga setuju bahwa klaim lingkungan yang eksplisit harus disertai dengan komitmen yang terikat waktu, berbasis ilmu pengetahuan, dan terukur guna meningkatkan operasi, termasuk target sementara yang dapat diukur dan diverifikasi.
Blanca Morales, spesialis keberlanjutan di organisasi konsumen Eropa BEUC, mengatakan bahwa pengetatan aturan ini merupakan pencapaian penting untuk menghindari penyesatan konsumen yang memiliki pemahaman keliru mengenai klaim netralitas iklim dan bahkan percaya bahwa klaim tersebut berarti tidak ada emisi CO2 sama sekali.
Jika lolos di komite, rancangan aturan tersebut harus disetujui oleh sesi pleno parlemen, dalam pemungutan suara yang dijadwalkan pada tanggal 11 Maret. Kemudian harus dinegosiasikan dengan pemerintah-pemerintah Uni Eropa, yang belum merumuskan posisi bersama di Dewan Uni Eropa, tetapi akan membahas topik ini pada pertemuan tanggal 15 Februari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
