REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan dan pemilik keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan pemilik hutan tropis ketiga terbesar di dunia harus memimpin upaya penanggulangan perubahan iklim. Indonesia harus memimpin upaya tindakan nyata dalam menanggulangi perubahan iklim.
Zenzi menilai, negara-negara sudah saatnya menegaskan krisis iklim diakibatkan kepentingan ekonomi yang dikendalikan kekuatan. Kekuatan yang dimiliki negara-negara industri, yang mempunyai pengetahuan terdepan dan memiliki kapitalisasi terbesar. Menurutnya negara-negara itu yang mengendalikan ekonomi global.
Saat daya tahan bumi makin keropos, Zenzi mengatakan COP2 harus dapat menghasilkan solusi mengenai daya tampung bumi. Menurutnya, keputusan-keputusan ekonomi harus mengikuti kepentingan negara-negara tropis.
"Karena pertahanan terakhir manusia di muka bumi adalah negara-negara tropis karena keanekaragaman ada di negara-negara tropis," katanya kepada Republika, belum lama ini.
Zenzi juga menegaskan harus ada kepastian status dana bantuan negara-negara maju pada negara-negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. Menurutnya, dana perubahan iklim itu seharusnya jadi tanggung jawab negara-negara industri yang menjadi pemicu pelepasan emisi di era emisi menjadi signifikan.
"Mereka harus bertanggung jawab untuk itu, mendukung negara-negara selatan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan perubahan iklim, membantu negara-negara selatan untuk memitigasi dan membantu manusia negara selatan untuk beradaptasi pada perubahan iklim," katanya.
Ia mengatakan bila tidak ada kepastian status bantuan tersebut, maka dana yang dikeluarkan negara-negara industri atau maju justru akan meningkatkan krisis iklim karena akan didorong untuk membiayai solusi-solusi palsu dan menyembunyikan penyebab perubahan iklim yang sesungguhnya.