REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi nirlaba peningkatan kualitas udara, Bicara Udara, menegaskan pentingnya kebijakan strategis dalam mengatasi polusi udara di ibu kota. Bicara Udara berharap pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno, segera mengambil langkah konkret demi memastikan udara yang lebih bersih dan sehat bagi warga Jakarta.

Pendiri Bicara Udara, Novita Natalia mengatakan, permasalahan polusi udara tidak dapat dikesampingkan dan harus menjadi prioritas tinggi dalam kebijakan pemerintah daerah.“Pelantikan ini menandai awal baru bagi Jakarta. Kami mendesak agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera bertindak dengan kebijakan yang tegas dan berbasis data guna menanggulangi polusi udara yang semakin mengancam kesehatan masyarakat,” ujar Novita dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, akhir pekan ini.

Novita menegaskan pemerintah perlu mempertegas sanksi bagi pelaku pencemaran udara dan memperjelas alur pelaporan, baik untuk pelanggaran skala mikro maupun makro. Selain itu, regulasi, cara pelaporan dan sanksi bagi pelaku pencemaran udara perlu disosialisasikan secara lebih masif kepada masyarakat.

“Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi polusi udara juga menjadi perhatian. Bicara Udara mengusulkan sistem pelaporan yang jelas dan efisien serta pemberlakuan denda maksimal Rp 500.000 bagi pelanggar yang melakukan pembakaran sampah sembarangan,” katanya.

Novita juga menyoroti pentingnya kerja sama antar-wilayah di Jabodetabekpunjur (Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur) untuk mengatasi polusi udara yang bersifat lintas batas, termasuk penguatan sistem peringatan dini untuk menghadapi kondisi polusi ekstrem.

“Kami juga mendorong transparansi dalam penyediaan data kualitas udara melalui integrasi informasi dari berbagai sumber, seperti Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah dan sensor independen yang lebih terjangkau," kata Novita.  

Ia mengatakan, daerah-daerah dengan polusi udara tinggi di Jabodetabekpunjur, perlu diadakan studi source apportioning dan emissions inventory. Novita menambahkan dengan adanya keterbukaan data, sumber polusi bisa lebih mudah diidentifikasi dan kebijakan bisa dibentuk lebih efektif.

Source apportioning dilakukan untuk menentukan kontribusi berbagai sumber polusi terhadap konsentrasi polutan tertentu di udara. Sementara emissions inventory adalah daftar atau basis data yang mencatat jumlah dan jenis emisi polutan yang dihasilkan berbagai sumber dalam suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.

Dalam sektor transportasi, Bicara Udara mengusulkan kebijakan seperti penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), pemberian insentif tarif transportasi umum pada jam sibuk, pengembangan rute JakLingko dan Feeder Transjabodetabek, serta penerapan zona rendah emisi.

Distribusi bahan bakar rendah sulfur juga dinilai sangat penting untuk mengurangi emisi yg terbukti berbahaya untuk kesehatan.

“Warga Jakarta perlu diberikan pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan insentif yang tepat, peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dapat lebih cepat terealisasi,” tambah Novita.

Di sektor industri, kata Novita, Bicara Udara mendorong transisi dari batu bara ke energi terbarukan, pemasangan teknologi pengendalian polusi seperti scrubber, relokasi industri pencemar berat ke luar kawasan padat penduduk, serta pencabutan izin bagi industri yang terbukti mencemari udara.

Transparansi dalam hasil evaluasi lingkungan juga dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas para pelaku industri.

Sebelumnya, rekomendasi ini telah disampaikan kepada seluruh pasangan calon gubernur dalam diskusi Biru Talks bertajuk "Menantang Cagub Jakarta Selesaikan Polusi Udara" pada 14 November 2024 di Tebet, Jakarta.

Dalam pernyataannya, Bicara Udara berharap kepemimpinan yang baru dapat segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika