REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendukung langkah Pemerintah Provinsi Bali yang melarang produksi botol air minum dalam kemasan di bawah 1 liter sebagai bagian dari upaya menekan timbulan sampah plastik.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SDM LH di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (15/4/2025), Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahaya dari mikroplastik yang kini sudah tersebar di banyak ekosistem, hasil dari degradasi tidak sempurna sampah plastik yang bocor ke lingkungan.

"Saya di ruang ini mendukung sepenuhnya upaya Gubernur Bali untuk menghentikan plastik kemasan minuman kurang dari 1 liter, saya dukung sepenuhnya. Karena itu upaya yang serius untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Bali yang merupakan muka wisata kita," kata Hanif.

Tidak hanya di Bali, Hanif juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi yang melarang penggunaan air minum dalam kemasan botol dan gelas plastik di Labuan Bajo.

Dengan larangan tersebut, maka air minum dalam kemasan botol dan gelas plastik tidak dapat digunakan di seluruh kapal wisata, hotel, restoran, warung sampai dengan kantor pemerintahan. Larangan itu ditujukan untuk menjaga kebersihan dan keasrian Labuan Bajo sebagai destinasi wisata.

Kebijakan tersebut, jelas Hanif, dapat menekan potensi cemaran sampah plastik untuk bocor ke lingkungan, termasuk di laut, yang dapat menyebabkan mikroplastik masuk ke tubuh manusia.

"Yang dibawa oleh mikroplastik logam-logam berat dan seterusnya begitu melukai badan kita, bagaimana kemudian upaya penyembuhannya? Tidak ada," tuturnya.

Menurut data KLH, 33,7 juta ton sampah dihasilkan secara nasional pada 2024 yang dilaporkan dari 311 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut 19,64 persen adalah sampah plastik, menyumbang komposisi sampah terbesar setelah sampah sisa makanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika