REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan melalui lima program prioritas Ekonomi Biru dalam forum Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana mengatakan, penataan ruang laut melalui regulasi rencana zonasi (RZ) menjadi fokus delegasi Indonesia pada OOC ke-10 yang digelar 28–30 April 2025.
“Penataan ruang laut menjadi dasar pemanfaatan wilayah pesisir dan laut agar selaras antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem,” ujar Kartika dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis (8/5/2025).
Ia menegaskan bahwa penataan ruang laut berkelanjutan adalah kunci ketahanan dan pelestarian laut, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Integrasi tata ruang laut, kata dia, penting untuk menjamin pemanfaatan laut yang bertanggung jawab dan berpihak pada masyarakat pesisir dan generasi mendatang.
Selain itu, Indonesia juga memaparkan lima komitmen lain. Di antaranya, memperkuat pengelolaan karbon biru dengan metode hitung cepat nilai karbon padang lamun di 20 kawasan konservasi laut, membentuk Blue Carbon Network and Database, serta menyusun kebijakan dan pedoman penghitungan karbon biru.
KKP juga menargetkan penetapan 200 ribu hektare kawasan konservasi laut baru dan peningkatan skor efektivitas pengelolaannya rata-rata lima persen dari skor 2024.
“Kami sudah memulai proyek percontohan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi. Lokasi serupa akan dibangun di Maluku dan Rote Ndao sebagai bagian dari implementasi perikanan berkelanjutan. Selain itu, akan dibangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan hingga 2027,” kata Kartika.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Sirymenyampaikan, delegasi Indonesia juga berpartisipasi dalam forum APEC ke-5 pada 30 April–1 Mei. Dalam pertemuan tingkat menteri, Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional untuk tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan.
“Di Indonesia, tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan mengacu pada prinsip ekonomi biru,” ujar Hendra.
Ia menyebutkan sejumlah langkah yang telah diterapkan, seperti perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota, budi daya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pengurangan sampah laut dengan melibatkan nelayan. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari strategi tersebut. “Implementasinya membutuhkan kerja sama lintas sektor,” tegas Hendra.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi regional yang kuat, inklusif, dan responsif dalam menghadapi isu-isu utama seperti perubahan iklim, polusi laut, penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), serta penguatan infrastruktur digital dan kapasitas penataan ruang laut.
Menurutnya, ekonomi biru di Indonesia turut mengedepankan kearifan lokal, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perikanan skala kecil, serta partisipasi masyarakat dan penyuluh.
“Ini penting untuk membangun industri perikanan dari hulu ke hilir yang berkelanjutan dan inklusif bagi ekonomi masyarakat dan negara,” kata Hendra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika