REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya sinergi antara pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke pusat karhutla di Provinsi Riau.
“Seberapa pun hebatnya pemerintah melakukan pemadaman dengan berbagai macam metodologi, meskipun perlu dioptimalisasi, tidak boleh ada lagi kasus baru dan tidak ada tersangka baru. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan imbalan setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Raja Juli saat berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir, wilayah yang paling terdampak karhutla, Rabu (23/7/2025) lalu.
Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Dwi Januanto Nugroho juga melakukan kunjungan ke lokasi karhutla pekan lalu. Gakkumhut sebagai koordinator penegakan hukum dan pembina teknis Manggala Agni memainkan peran sentral dalam memastikan seluruh respons berjalan efektif di lapangan.
Dwi Januanto mengatakan pihaknya siap mendukung penegakan hukum kehutanan bekerja sama dengan kepolisian dalam entitas Desk Karhutla di bawah koordinasi Menko Polhukam. Ia menambahkan bahwa tim penegak hukum kehutanan telah diturunkan untuk memverifikasi kejadian kebakaran, khususnya di lokasi areal perizinan berusaha bidang kehutanan.
“Tentu, bila ada indikasi pelanggaran, segera akan ditindaklanjuti melalui penegakan hukum, baik perdata, pidana, maupun administratif,” katanya.
Kementerian Kehutanan menurunkan 998 personel Manggala Agni yang disebar ke 17 Daerah Operasional (Daops) dan 12 pondok kerja. Mereka dikoordinasikan oleh penegak hukum kehutanan untuk melaksanakan pemadaman darat, patroli terpadu, serta mendukung upaya modifikasi cuaca.
Kementerian juga mengirimkan delapan regu Manggala Agni atau 120 personel ke Rokan Hilir, tiga di antaranya berasal dari Jambi dan Sumatra Selatan. Bersama BMKG, kementerian juga menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mempercepat turunnya hujan di wilayah terdampak.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari turut melakukan evaluasi terhadap para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) guna memastikan upaya pencegahan karhutla di kawasan hutan berjalan lebih efektif. “Evaluasi ini menjadi komitmen Kemenhut untuk menegakkan prinsip kelestarian dan tanggung jawab pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap pemegang izin menjalankan kewajiban pengendalian karhutla sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti.
Kementerian Kehutanan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor jika menemukan indikasi pembakaran atau titik api.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika