REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan Indonesia memiliki kapasitas sekaligus otoritas untuk tampil sebagai salah satu champions dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Dalam rapat persiapan Indonesia International Sustainability Forum (IISF), AHY menyebut Indonesia sebagai negara emerging economy ingin mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus memastikan kesejahteraan inklusif tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Keberlanjutan ini tidak hanya menjadi tema global, tetapi harus diarusutamakan dalam arah kebijakan pembangunan nasional ke depan, termasuk di bidang infrastruktur,” kata AHY, Rabu (1/10/2025).

AHY menekankan pembangunan infrastruktur harus mengedepankan teknologi dan inovasi ramah lingkungan. Hal ini mencakup sektor perumahan, transportasi, hingga fasilitas umum yang diharapkan dapat mengurangi emisi karbon.

“Net zero emission 2060 harus kita ikhtiarkan sejak sekarang dan harus agresif bersama-sama. Untuk menghadirkan prosperity dan sustainability sekaligus, kita butuh dukungan, termasuk financial support dan investasi,” ujarnya.

AHY menilai IISF sebagai ajang flagship yang diharapkan menghasilkan kebijakan nyata serta langkah kolaboratif menghadapi pemanasan global dan krisis iklim. “Forum ini harus menghadirkan kebijakan sekaligus langkah konkret agar kita bisa mencapai target-target ambisius,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan IISF menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia mencapai target net zero emission pada 2060.

Rosan menyebut IISF sebagai panggung penting bagi Indonesia untuk meneguhkan komitmen terhadap transisi energi bersih. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan target net zero emission 2060 dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pekan lalu di New York.

“Kita memang berkomitmen untuk menjalani dan mencapai target tersebut, dan persiapan dilakukan sejak jauh-jauh hari. Ini membutuhkan kolaborasi menyeluruh, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Rosan.

Ia mengungkapkan IISF telah digelar sejak dua tahun terakhir dan tahun ini diikuti oleh 13 negara, dengan sekitar 70 persen pembicara berasal dari luar negeri. Hal itu, menurutnya, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap peran Indonesia dalam agenda keberlanjutan global.

“Acara ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum, baik dari segi misi maupun arah kebijakan menuju net zero. IISF juga menjadi platform untuk menjabarkan rencana pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang akan mencapai 76 persen pada 2030,” ujarnya.

Baik AHY maupun Rosan menekankan pentingnya IISF sebagai wadah kerja sama lintas sektor. Kolaborasi, kata mereka, tidak hanya antara kementerian dan lembaga, tetapi juga melibatkan dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media.

“Kami siap berkolaborasi dengan Kadin, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas. Media pun menjadi bagian penting untuk mengamplifikasi narasi besar ini sekaligus mengawal eksekusinya,” kata AHY.

Menurut Rosan, IISF tidak hanya sebatas forum diskusi, tetapi juga menampilkan proyek-proyek energi baru terbarukan yang konkret. “Dalam acara ini akan dipaparkan secara jelas proyek-proyek transisi energi. Harapannya, dampaknya nyata bagi masyarakat dan mendorong investasi hijau,” katanya.

Kedua menteri sepakat, IISF harus menjadi momentum untuk memperkuat peran Indonesia sebagai jangkar pembangunan berkelanjutan di kawasan maupun global. Dengan dukungan kebijakan, investasi, dan partisipasi publik, Indonesia diyakini bisa menjadi salah satu motor penggerak transisi energi dunia.

“Hanya dengan langkah nyata, kolaborasi, dan dukungan semua pihak, kita bisa mencapai target ambisius menghadapi krisis iklim ini,” tutup AHY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika