REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Belantara Foundation Dolly Priatna menjelaskan ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang paling berharga dan produktif di bumi. Sebab, katanya, ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati, menstabilkan garis pantai, dan menopang sektor perikanan di seluruh dunia.

Dolly mengatakan ekosistem mangrove merupakan sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat, pelindung alami terhadap bencana, dan komponen penting dari strategi iklim nasional dan internasional. Ekosistem mangrove juga lebih efisien dalam menyerap dan menyimpan karbon dibandingkan kebanyakan hutan terestrial.

Dolly mengatakan aspek mangrove yang paling menarik dalam konteks perubahan iklim adalah fungsinya sebagai ekosistem karbon biru. Karbon biru merupakan karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut.

Dengan demikian, katanya, ketika ekosistem mangrove rusak atau terdegradasi, karbon yang tersimpan dalam jumlah besar juga akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Peran ganda inilah yang menempatkan konservasi mangrove sebagai inti dari upaya mitigasi iklim.

“Ekosistem mangrove dan karbon biru menawarkan peluang luar biasa bagi Indonesia, yaitu untuk melindungi kawasan pesisir, mendukung masyarakat, dan berkontribusi secara signifikan bagi solusi iklim global. Dengan berinvestasi dalam konservasi, memberdayakan masyarakat lokal, dan mengintegrasikan karbon biru ke dalam kebijakan nasional, Indonesia dapat memimpin dunia dalam menunjukkan bagaimana solusi berbasis alam menciptakan masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan," kata Dolly dalam pernyataannya, Ahad (22/11/2025).

Sementara itu dikutip dari pernyataan, Belantara Foundation, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat di Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup Puji Iswari mengatakan Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan ekosistem mangrove.

Ia mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 (PP 27/2025) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. PP ini, katanya, menegaskan pengelolaan harus berbasis Kesatuan Lanskap Mangrove yang mencerminkan keterkaitan darat–laut, kondisi biofisik, serta aspek sosial ekonomi.

“Implementasinya membutuhkan langkah konkret, kolaborasi, dan inovasi dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Melalui PP 27/2025 dan sekitar 13 regulasi turunannya yang disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup, kebijakan ini diharapkan menjadi pendorong nyata bagi perbaikan kualitas ekosistem mangrove, pengurangan kerusakan ekologis, dan warisan lingkungan yang berharga bagi generasi mendatang," kata Puji.

Peneliti Ahli Utama, Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Virni Budi Arifanti mengemukakan pengelolaan mangrove harus berdasarkan data dan bukti saintifik. Ia juga menegaskan pengelolaan mangrove harus melibatkan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat lokal.

“Jasa lingkungan, sosial dan ekonomi dari ekosistem mangrove merupakan aset yang perlu dijaga keberlanjutannya dan dioptimalkan untuk kehidupan manusia dan generasi yang akan datang," kata Virni. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika