REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan tidak selalu berdampak positif. Upaya untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim juga memiliki sejumlah celah yang dimanfaatkan sejumlah pihak.
Antropolog Universitas Indonesia (UI) Geger Riyanto menjelaskan upaya global untuk melakukan transisi energi memunculkan sejumlah pendanaan yang sebelumnya tidak ada. Kini banyak program pendanaan yang khusus ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Beberapa industri seperti perbankan juga didorong untuk terlibat dalam dekarbonisasi, seperti berhenti atau mengurangi pembiayaan untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara. Namun, tidak semua pembangkit listrik memiliki dampak lingkungan yang setara.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), misalnya, yang sempat dianggap solusi untuk menyalurkan listrik di daerah terpencil pada 1980-an, pernah ditinggalkan karena dampaknya dinilai buruk terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dekat proyek bendungan. Namun kini PLTA kembali dianggap sebagai solusi pembangkit listrik rendah emisi.
Meski demikian, persoalan yang muncul pada masyarakat sekitar proyek PLTA dinilai kurang lebih masih serupa. Berdasarkan hasil penelusuran Geger, terdapat sejumlah elite yang menggunakan isu transisi energi untuk mendapatkan pendanaan, seperti membangun PLTA.
“Orang merasa batu bara bermasalah, kita perlu membiayai transisi energi, tapi kemudian ke mana? Akhirnya ada uang-uang ini yang kemudian bisa dimanfaatkan elite. Jadi misalnya seperti perusahaan salah satu elite, tidak usah disebutkan namanya, dia punya anak perusahaan dan anak perusahaan ini sekarang lagi mengelola PLTA di Kalimantan. Jadi ini perusahaan intinya holding-nya batu bara, tapi kemudian dia bikin perusahaan kecil yang mengarah ke PLTA,” kata Geger kepada Republika, Rabu (3/3/2026) lalu.
Geger mencatat Bank Dunia terlibat pendanaan bersama untuk proyek PLTA Upper Cisokan dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar 380 juta dolar AS. PLTA milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jawa Barat itu menjadi salah satu contoh proyek yang menarik dana investasi atau pinjaman berbunga ringan.
“Misalkan PLTA di Kalimantan tidak ada yang mendanai, maka bisa diarahkan misalkan ke Danantara. Karena Danantara jika sejalan dengan visi ketahanan energi Presiden Prabowo, kemungkinan Danantara juga akan melihat PLTA itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi kurang lebih transisi energi ini menggerakkan orang-orang, menggerakkan sumber daya, dan akhirnya sumber daya ini yang memanfaatkannya elite. Karena biasanya mereka yang mengambil pendanaan dari luar seperti pinjaman yang ringan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika