REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menargetkan persoalan sampah nasional tuntas paling lambat 2028 dengan mengandalkan intervensi pemerintah dan inovasi berbasis masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat mitigasi menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
Jumhur mengatakan pemerintah telah memetakan sedikitnya 36 daerah aglomerasi yang masing-masing menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Wilayah ini menjadi prioritas penanganan karena besarnya volume timbulan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Ini sedang berjalan. Nanti kita evaluasi terus seberapa jauh kecepatannya untuk segera menjadi kenyataan. Kita dorong karena ini urgent dan jumlahnya besar,” kata Jumhur usai serah terima jabatan Menteri Lingkungan Hidup, Rabu (29/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan supervisi ketat melalui skema terintegrasi dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Namun, pendekatan tidak hanya top-down, tetapi juga membuka ruang bagi inisiatif masyarakat.
Salah satu yang disoroti adalah pengolahan sampah menjadi refuse-derived fuel (RDF), yang disebut sebagai inovasi dari masyarakat. Teknologi ini dinilai mampu mengurangi beban sampah sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
“RDF itu karya dari masyarakat. Bahkan bisa menciptakan ribuan tenaga kerja dari mulai kelurahan. Hasilnya bagus, bisa jadi bahan bakar, genting, paving block, dan lain-lain,” ujarnya.
Menurut Jumhur, pemerintah akan terus mendorong gerakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk melalui dukungan kebijakan dan fasilitasi agar gagasan lokal berkembang menjadi solusi berskala luas.
Ia optimistis, dengan komitmen pemerintah pusat dan dukungan lintas kementerian, target penyelesaian masalah sampah pada 2028 dapat tercapai. “Ini program prioritas nasional. Semua kementerian pasti akan bekerja ke arah solusi,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika