REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Besarnya peluang bisnis dari agenda keberlanjutan ternyata belum otomatis membuat proyek hijau mudah dapat modal. Kesiapan proyek, profil risiko, kepastian arus kas, hingga kompleksitas struktur pembiayaan jadi faktor penentu apakah peluang transisi berkelanjutan bisa terwujud.
Kondisi ini mendorong perubahan peran perbankan. Bank DBS Indonesia menilai bank tak lagi cukup jadi penyedia modal semata. Bank juga perlu membantu perusahaan menyiapkan proyek, menentukan struktur pembiayaan, hingga mencari solusi yang mempertemukan target keberlanjutan dengan kelayakan komersial.
Temuan ini muncul dalam riset Bank DBS Indonesia bersama Tenggara Strategics bertajuk The Sustainability Shift: Indonesia's Industrial Landscape in Five Key Sectors, Opportunities and Risks. Riset ini mengupas lima sektor strategis RI: energi-infrastruktur, teknologi-media-telekomunikasi, pangan-agribisnis, kesehatan-farmasi, dan logam-pertambangan.
Director of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Anthonius Sehonamin, mengatakan perubahan menuju bisnis berkelanjutan butuh pendekatan berbeda di tiap sektor.
"Namun, pergeseran menuju bisnis yang lebih berkelanjutan tidak memiliki satu jalur yang sama di setiap sektor. Melalui riset ini, Bank DBS Indonesia berupaya memberikan insight yang lebih terarah mengenai perubahan yang terjadi di berbagai sektor strategis," kata Anthonius, Kamis (20/8/2026).
DBS menekankan peluang keberlanjutan harus jadi proyek yang punya kesiapan teknis dan finansial. Karena itu instrumen pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik sektor dan risikonya.
DBS menyediakan sejumlah instrumen pembiayaan, mulai dari sustainability financing, sustainability-linked financing, structured and blended finance, business lending, trade finance, hingga pembiayaan rantai pasok. Instrumen itu dilengkapi layanan advisory untuk membantu perusahaan menjalankan transformasi bisnis.
Di sektor energi dan infrastruktur, kebutuhan elektrifikasi membuka peluang besar sekaligus butuh investasi jumbo. Konsumsi listrik Indonesia diproyeksikan melonjak dari sekitar 300 TWh pada 2024 menjadi lebih dari 1.800 TWh pada 2060. Sementara itu, potensi energi terbarukan (EBT) RI mencapai sekitar 3.687 gigawatt (GW), tapi pemanfaatannya masih di bawah 0,5 persen. Hambatan transmisi dan bankability proyek jadi persoalan yang harus dibereskan.
DBS Indonesia mengeklaim sudah mendukung pembiayaan proyek EBT, termasuk panas bumi, serta pembiayaan hijau untuk ekosistem elektrifikasi kendaraan listrik roda dua dan infrastruktur penukaran baterai.
Di sektor teknologi, perkembangan AI mengubah peta kebutuhan investasi. Pertumbuhan telekomunikasi berbasis konektivitas melambat, tapi ekonomi digital terus melaju. Total Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital RI diperkirakan tembus 99 miliar dolar AS pada 2025. Perubahan ini mendorong kebutuhan cloud, keamanan siber, dan pusat data (data center).
Chairman Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma, menilai pusat data berpotensi jadi mesin pertumbuhan baru.
"Momentum pertumbuhan AI membuat pusat data menjadi growth engine baru bagi ekosistem digital Indonesia. Namun, ketersediaan energi terbarukan dan kepastian kebijakan ke depan akan sama pentingnya dengan besarnya potensi pasar dalam menentukan keputusan investasi," kata Hendra.
DBS Indonesia mencatat salah satu dukungannya lewat fasilitas green loan senilai Rp1,7 triliun untuk Princeton Digital Group (PDG). DBS berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger dan Green Loan Coordinator dalam pembangunan pusat data hyperscale berbasis energi terbarukan pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi BCA-IMDA Green Mark Platinum.
Di sektor pangan dan agribisnis, pembiayaan difokuskan untuk memperkuat rantai pasok. DBS mendukung rantai pasok kopi berkelanjutan lewat fasilitas pra-ekspor senilai 20 juta dolar AS untuk Sucden Coffee Indonesia. Bank juga mendukung Adena Coffee lewat skema blended finance pertama DBS Indonesia bersama DBS Foundation yang sudah menjangkau lebih dari 2.000 petani kecil.
Di sektor pertambangan, tuntutan keberlanjutan makin terkait dengan akses pasar global. Indonesia menguasai sekitar 60 persen produksi nikel dunia. Namun sekitar 97 persen listrik untuk memproses nikel masih berasal dari captive coal power alias batu bara. Kondisi ini jadi tantangan di tengah standar dagang global yang makin ketat soal jejak karbon.
Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Budiawansyah, menyebut pengurangan intensitas karbon bisa jadi pembeda bagi produk nikel RI. "Seiring meningkatnya perhatian pasar terhadap carbon performance, produk nikel dengan intensitas karbon yang lebih rendah berpotensi memiliki diferensiasi nilai di pasar global," katanya.
DBS Indonesia mencatat dukungannya lewat sustainability-linked loan senilai Rp13,5 triliun untuk Vale Indonesia, dengan DBS berperan sebagai facility agent. Fasilitas ini dikaitkan dengan target penurunan intensitas emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi terbarukan.
Di sektor kesehatan, pembiayaan dan dukungan inovasi difokuskan untuk memperkuat rantai pasok dan akses layanan. Sekitar 90 persen bahan baku obat (API) Indonesia masih diimpor, dengan pemasok utama dari China dan India. DBS Foundation turut mendukung DoctorTool, perusahaan healthtech yang mengembangkan rekam medis digital terintegrasi dengan BPJS dan SATUSEHAT untuk memperluas akses layanan kesehatan primer di wilayah yang belum terlayani optimal.
Peran advisory DBS juga terlihat lewat pendampingan ke PT TBS Energi Utama Tbk dalam merumuskan Climate Transition Plan menuju netralitas karbon pada 2030. Transformasi ini mencakup realokasi modal ke pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan mobilitas listrik.
Riset DBS menyimpulkan transisi keberlanjutan butuh keterhubungan antara pembiayaan, strategi bisnis, dan pembangunan ekosistem. Pelaku usaha didorong naik ke rantai nilai lebih tinggi, memperkuat infrastruktur pendukung, memasukkan keberlanjutan dalam keputusan komersial, memperluas resilience financing, dan membangun ekosistem lintas sektor. Dengan pendekatan itu, pembiayaan berkelanjutan tak lagi sekadar instrumen pemenuhan target ESG, melainkan strategi perusahaan menghadapi perubahan pasar, regulasi, dan tuntutan daya saing global.
(Lintar Satria)
Ikuti Whatsapp Channel Republika