REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap masih ada pihak yang kembali melakukan pembakaran lahan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berhasil dipadamkan. Dia menyebut, tren kenaikan titik api mulai terlihat setiap akhir pekan.
“Tapi setiap kali sudah padam, masih ada orang yang mau main api untuk kembali membakar. Dan ternyata mulai ada trennya itu. Trennya itu selalu naik kalau weekend, kalau akhir pekan. Hari Jumat, Sabtu, Ahad itu selalu naik,” kata Raja Juli di kompleks parlemen Senayan, Rabu (16/9/2026).
Raja Juli mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla, terutama ketika petugas telah berupaya memadamkan api di sejumlah wilayah. Dia meminta masyarakat, petani, maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan di tengah kondisi El Nino yang sangat kuat.
“Jadi mohon diimbau kepada masyarakat perorangan, petani, maupun korporasi untuk tidak main api di masa El Nino yang sangat kuat ini,” katanya.
Menurut Raja Juli, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November. Ia mengatakan perkiraan hujan alami yang sebelumnya diprediksi turun pada awal Oktober kini berpotensi mundur.
“Artinya El Nino yang sangat kuat, El Nino yang sama dengan El Nino pada tahun 2015, ini akan masih bersama kita lebih kurang 1,5 bulan lagi,” katanya.
Meski mengungkap adanya pembakaran berulang, Raja Juli mengatakan jumlah titik api secara umum menunjukkan tren menurun. Ia menyebut data tersebut dapat dipantau secara terbuka melalui Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan.
“Saya tidak bisa memprediksi ya, namun perlu saya laporkan per hari ini, angkanya terus menurun ya. Dan ini angka yang sangat terbuka, transparan. Teman-teman bisa cek di SiPongi Kemenhut ya,” katanya.
Pihaknya mengatakan berdasarkan data hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi yang disampaikan Raja Juli, jumlah titik api tercatat 398 titik pada 12 September, kemudian 576 titik pada 13 September, meningkat menjadi 1.309 titik pada 14 September, sebelum turun menjadi 968 titik pada 15 September.
Di enam provinsi utama yang rawan karhutla, Kalimantan Barat mengalami penurunan titik api dari 221 menjadi 51 titik. Kalimantan Tengah juga turun dari 697 menjadi 226 titik.
Sementara itu, Kalimantan Selatan turun dari 112 menjadi 106 titik, sedangkan Sumatera Selatan turun dari 259 menjadi 200 titik. Di Jambi, titik api meningkat dari 14 menjadi 18 titik. Adapun di Riau naik dari lima menjadi 15 titik setelah selama empat hari tidak terdeteksi titik api.
“Jadi konsentrasi utama kita tetap di Kalteng, Kalbar, dan Sumut atau Sumsel-nya di Sumatera Selatan,” kata Raja Juli.
Sementara itu, Raja Juli mengatakan pemerintah terus melakukan mitigasi karhutla melalui lima langkah, yakni operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, penguatan satgas darat, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.
“Kami sudah bersepakat dengan Kepala BNPB dan BMKG, yang paling memiliki kemampuan memadamkan api ini adalah hujan melalui hujan buatan atau OMC (Operasi Modifikasi Cuaca),” kata Raja Juli.
Pihaknya mengatakan OMC akan dilakukan setiap kali terdapat potensi awan hujan, termasuk di daerah yang belum mengalami karhutla, untuk menjaga pembasahan dan mencegah kebakaran.
“Dan kami sudah sepakati, bila ada bibit hujan, kita akan langsung lakukan OMC. Sedikit apa pun potensi awan hujan tersebut, kita akan OMC (Operasi Modifikasi Cuaca),” ujarnya.
Selain OMC, pemerintah memaksimalkan water bombing untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses pasukan darat. Penguatan satgas darat dilakukan melalui penebalan personel TNI-Polri dan pengerahan sekitar 5.000 pegawai Kementerian Kehutanan.
“Termasuk di Kementerian Kehutanan sendiri, kami juga melakukan BKO sekitar 5.000 orang pegawai kami, terutama di Polisi Kehutanan, untuk membantu terutama di 6 provinsi yang rawan karhutla: Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel,” katanya.
Selain itu, soal penegakan hukum, Raja Juli menyebut terdapat 46 kasus yang sedang berproses di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, terdiri atas 15 korporasi dan 31 perorangan. Sebanyak 26 perusahaan atau korporasi juga telah dibekukan izin usahanya.
“Pertama pembekuan izin usaha, kedua paksaan pemulihan lingkungan, mereka harus melakukan pemulihan lingkungan dengan paksaan hukum. Dan ketiga, apabila ada indikasi pidana terhadap korporasi tersebut, maka akan kita lanjutkan ke tindak pidana yang akan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian,” katanya.
Raja Juli menegaskan seluruh langkah tersebut harus berjalan bersama dengan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. “Jadi 5 faktor ini harus kita integrasikan secara bersama-sama, kerja bersama-sama untuk tadi, mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat,” katanya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika