REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- SCG mendorong negara-negara ASEAN mempercepat transisi hijau yang inklusif dengan menjadikan tantangan geopolitik, volatilitas energi dan risiko perubahan iklim sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan serta daya saing ekonomi kawasan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam ESG Symposium 2026 bertema “ASEAN in Action: Powering Inclusive Green Transition” yang digelar SCG pada 1 September 2026 di Bangkok, Thailand. Forum tersebut mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku usaha, organisasi internasional dan akademisi untuk membahas tiga agenda utama, yakni transisi energi, transisi yang adil dan adaptasi iklim.
Ketiga agenda dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia, terutama dalam memperkuat ketahanan energi, daya saing ekonomi, pertumbuhan inklusif dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sejumlah perwakilan pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam diskusi.
President dan CEO SCG Thammasak Sethaudom mengatakan transisi hijau tidak seharusnya menempatkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sebagai dua pilihan yang berlawanan.
“ASEAN tidak semestinya dihadapkan pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi atau masa depan yang lebih hijau. Transisi ini harus mampu memperkuat ketahanan energi dan daya saing, sekaligus memastikan bahwa dunia usaha, UMKM, dan masyarakat dapat berkembang bersama,” kata Thammasak dalam pernyataan SGC, Selasa (15/9/2026).
Menurut dia, transisi energi, transisi yang adil dan adaptasi iklim perlu berjalan secara paralel. Kolaborasi antarpemangku kepentingan juga perlu diarahkan dari sekadar diskusi menuju aksi nyata.
Dalam agenda transisi energi, peserta membahas percepatan peralihan menuju energi bersih yang aman, fleksibel dan kompetitif. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi ASEAN.
Sementara itu, agenda transisi yang adil menyoroti pentingnya memastikan UMKM, pekerja dan masyarakat memperoleh akses terhadap pengetahuan, teknologi, keterampilan, modal dan pasar agar dapat beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan ekonomi.
Adapun agenda adaptasi iklim menekankan penguatan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim, terutama terkait ketahanan air. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko dan potensi kerugian serta menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis dan perekonomian lokal.
Perspektif Indonesia disampaikan antara lain oleh Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal dalam sesi transisi energi. Dalam agenda adaptasi iklim, Indonesia diwakili Puspita Suryaningtyas dari Kementerian PPN/Bappenas serta sejumlah perwakilan Kementerian Kehutanan.
SCG juga memaparkan sejumlah inisiatif di Indonesia sebagai contoh penerapan transisi hijau sesuai konteks lokal. Salah satunya pemanfaatan Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif dalam produksi semen. Dalam satu tahun, program tersebut telah memanfaatkan 62.790 ton sampah perkotaan yang diolah menjadi RDF.
SCG juga menjalankan Gerakan Desa Berdikari (GESARI) yang sejak 2019 telah mendukung lebih dari 78 UMKM lokal melalui penguatan kapasitas dan akses pasar. Selain itu, program Clean Water for All memanfaatkan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat ketahanan air di tingkat lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika