REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dinilai tidak harus berjalan saling berlawanan. Pendekatan green economy atau ekonomi hijau dinilai dapat mempertemukan kebutuhan meningkatkan aktivitas ekonomi dengan upaya menjaga daya dukung lingkungan.
Pandangan tersebut disampaikan birokrat sekaligus akademisi lingkungan Tasdiyanto yang dikukuhkan sebagai Professor of Practice in Environmental Economics Universiti Geomatika Malaysia. Tasdiyanto menilai Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun peradaban yang ramah lingkungan.
“Bangsa Indonesia memerlukan cara-cara baru untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menjadi negara maju yang berperadaban ramah lingkungan. Environmental economics harus mampu mempertemukan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan,” kata Tasdiyanto melalui keterangannya, Ahad (4/10/2026).
Menurut Tasdiyanto, konsep ekonomi hijau perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan aktivitas ekonomi tetap memperhitungkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.
Penerapan ekonomi hijau juga dinilai membutuhkan keterlibatan dunia pendidikan. Pengalaman birokrasi dan praktik kebijakan dapat dibawa ke ruang akademik untuk menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan dalam pembangunan.
Pengukuhan Tasdiyanto berlangsung dalam rangkaian 7th International Conference on Social, Technology, Education, Language and Management (ICOSTELM) 2026. Konferensi tersebut mempertemukan akademisi dan praktisi dari sejumlah negara Asia Tenggara.
Vice Chancellor Universiti Geomatika Malaysia Mazrin Rohizaq Che Rose mengatakan, Professor of Practice diharapkan dapat menghubungkan pengalaman profesional dan pemerintahan dengan dunia akademik.
“Professor of Practice diharapkan membawa pengalaman nyata dari dunia profesional dan pemerintahan ke lingkungan universitas serta memperkuat kolaborasi internasional, khususnya antara Malaysia dan Indonesia,” ujar Mazrin.
Tasdiyanto memiliki pengalaman di pemerintahan dalam isu lingkungan dan kebijakan publik. Ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI pada 2017-2021, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021-2025, serta Staf Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025-2026. Tasdiyanto juga pernah menjadi Plt. Deputi Kantor Staf Presiden pada 2025.
Lulusan Universitas Padjadjaran tersebut meraih gelar doktor Ilmu Lingkungan dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude pada 2010. Tasdiyanto merupakan Widyaiswara Ahli Utama dan mengajar di sejumlah perguruan tinggi, termasuk Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia.
Gagasan pembangunan berkelanjutan juga telah menjadi perhatian Tasdiyanto. Ia pernah terlibat dalam gagasan pemindahan ibu kota negara dengan pertimbangan lingkungan serta pengembangan pendidikan tinggi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.
Presiden ASEAN Academic Association (ASEANACA) Tulus Suryanto menilai pengalaman Tasdiyanto di pemerintahan dan bidang lingkungan dapat memperkaya kerja sama akademik Indonesia dan Malaysia.
“Kami bangga salah satu putra terbaik Indonesia dengan pengalaman panjang di pemerintahan di bidang lingkungan mendapat kepercayaan akademik ini. Semoga pengalaman Dr Tasdiyanto memberi kontribusi nyata bagi pendidikan dan pembangunan berkelanjutan,” kata Tulus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika