REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tuan rumah Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP29) Azerbaijan mengumumkan akan meluncurkan dana perubahan iklim baru. Langkah ini bertujuan memobilisasi dana bantuan perubahan iklim ke negara-negara berkembang senilai 1 miliar dolar AS.
Azerbaijan berharap dana ini berasal dari kontribusi negara-negara penghasil bahan bakar fosil serta perusahaan-perusahaan minyak dan gas. COP29 yang digelar di Baku pada bulan November mendatang akan diawasi dewan multinasional.
Awalnya, Azerbaijan ingin menarik pungutan dari produksi bahan bakar fosil untuk mengumpulkan dana perubahan iklim. Tapi rencana itu dibatalkan setelah ada penolakan dari sejumlah negara.
"Negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam harus di garis depan dalam mengatasi perubahan iklim. Kami memanggil para pendonor untuk bergabung bersama kami sehingga kita bisa mencapai rencana COP29 untuk memperkuat ambisi dan tindakan," kata Presiden COP29 dan Menteri Ekologi Azerbaijan Mukhtar Babayev, Sabtu (19/7/2024).
Masalah keuangan diperkirakan akan mendominasi perundingan di COP29. Dalam pertemuan itu negara-negara akan mencoba menyepakati target keuangan perubahan iklim global yang baru.
Azerbaijan berharap dana perubahan iklim yang baru dapat dikapitalisasi dari kontribusi negara kaya ke negara-negara miskin yang dilakukan setiap tahun mulai dari tahun 2025.
Babayev tidak mengungkapkan nama negara atau perusahaan yang sudah didekati untuk melaksanakan rencana Azerbaijan. Namun, ia mengatakan negaranya akan menjadi salah satu pendonor pertama meski belum dipastikan berapa jumlah kontribusinya.
Setiap tahun kontributor akan mengirimkan uang ke dana ini. Sebanyak 20 persen pendapatan dari investasi akan digunakan pada Fasilitas Pendanaan Respon Cepat (RRFF) yang akan membantu negara-negara paling rentan untuk merespon dampak perubahan iklim.
Pejabat-pejabat pemerintah Azerbaijan mengatakan dana perubahan iklim dapat digerakkan lebih cepat dibandingkan dana dari bank-bank pembangunan dan fasilitas keuangan global lainnya. Sebab, pemangku kepentingan akan memutuskan langsung proyek akan diinvestasikan.
Dalam beberapa pekan ke depan, Azerbaijan akan meluncurkan kelompok kerja yang terdiri atas ekonom dan pakar lainnya untuk membuat formula bagi para calon pendonor untuk memutuskan berapa banyak mereka akan berkontribusi dan bagaimana proses negara-negara berkembang dapat mengakses dana tersebut.
Pejabat-pejabat Azerbaijan mengatakan rencana perubahan iklim nasional yang baru atau NDS yang akan diajukan ke PBB tahun depan harus sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi suhu bumi 1,5 derajat Celsius dari masa pra-industri. Tapi pemerintah Azerbaijan tidak membuang kemungkinan untuk proyek-proyek bahan bakar fosil tertentu.
Dalam Pertemuan Iklim PBB tahun lalu di Uni Emirat Arab (COP28) diputuskan dunia harus beralih dari bahan bakar fosil untuk mencapai nol-emisi pada tahun 2050. Kepala Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) Simon Stiell mengatakan kesuksesan COP29 tergantung pada kemajuan isu keuangan perubahan iklim.
"Kemajuan di Baku tidak hanya tentang angka ramah lingkungan yang baru, ini tentang meningkatkan pelaksanaan keuangan iklim sehingga dapat memenuhi kebutuhan negara berkembang saat ini dan yang akan datang," kata Stiell.
Ikuti Whatsapp Channel Republika