REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada sejumlah pengelola kawasan di Jakarta Utara (Jakut), termasuk Pantai Indah Kapuk (PIK), agar tidak lagi membuang sampah di luar kawasan dan melakukan pengelolaan mandiri.

Dalam peninjauan ke kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025), Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pengelola kawasan wajib mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

“Kami sudah memberikan paksaan pemerintah kepada Pantai Indah Kapuk untuk tidak mengeluarkan lagi sampahnya, apa pun alasannya,” kata Hanif Faisol.

“Mau ada preman, mau ada bos preman, pokoknya kalau masih mengeluarkan sampah, yang bertanggung jawab adalah pengelola. Mereka yang akan berhadapan dengan hukum, dengan saya,” tegasnya.

Saat ditanya terkait sanksi tersebut, Hanif menjelaskan sanksi administrasi kepada pengelola PIK sudah dijatuhkan hampir satu bulan lalu. Langkah ini diambil karena kawasan tersebut masih membuang sampah keluar wilayahnya.

“Jadi kami sudah berikan sanksi untuk ditangani sendiri. Ini sebagai pegangan supaya mereka memiliki dokumen yang mengharuskan pengelolaan mandiri,” ujarnya.

Tidak hanya PIK, KLH juga menindak sejumlah kawasan lain di Jakarta Utara yang saat ini ditetapkan sebagai percontohan nasional pengelolaan sampah. Kawasan yang terkena sanksi termasuk pasar-pasar, dengan tujuan agar pengelola melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

“Jadi kami sudah bekerja sama dengan Pak Gubernur (DKI) Pram dan Pak Wali Kota (Jakarta Utara) untuk menjadikan wilayah ini contoh penanganan sampah di Indonesia,” kata Hanif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika