REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menilai penerbitan obligasi berkelanjutan masih menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di Indonesia. Keyakinan ini disampaikan IIF saat berpartisipasi dalam Orange Forum 2025 yang digelar Impact Investment Exchange bersama Bursa Efek Indonesia.
Forum yang digelar pada Senin (17/11/2025) tersebut mempertemukan ratusan investor institusional dan pembuat kebijakan membahas pendanaan ekonomi riil melalui infrastruktur inklusif dan berorientasi iklim.
Chief Financial Officer IIF Eri Wibowo menyampaikan IIF telah membangun rekam jejak dalam penerbitan instrumen hijau. Dia mengatakan, salah satu tonggak penting dalam perjalanan IIF adalah penerbitan Green Perpetual Notes tahun 2023 senilai Rp 335,19 miliar, yang kemudian dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal awal Januari 2024.
“Instrumen ini merupakan bagian dari strategi IIF untuk memperkuat struktur modal sambil tetap menyalurkan dana ke proyek ramah lingkungan yang berdasarkan prinsip Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (19/11/2025).
Sejak 2021, IIF menerbitkan obligasi berkelanjutan untuk membiayai dan membiayai kembali proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengendalian polusi, transportasi ramah lingkungan. Selain itu, digunakan untuk pengelolaan air dan limbah, adaptasi perubahan iklim, bangunan hijau, layanan esensial, perumahan terjangkau, serta ketahanan dan sistem pangan berkelanjutan.
Pada November 2025, IIF menuntaskan program Penawaran Umum Berkelanjutan 2023 melalui penerbitan obligasi senilai Rp1,5 triliun dengan tingkat oversubscription lebih dari enam kali.
Eri juga menyoroti sejumlah hambatan pengembangan pasar pembiayaan berkelanjutan, mulai dari terbatasnya proyek infrastruktur hijau hingga belum adanya insentif khusus bagi penerbit obligasi tematik.
Ia menilai keikutsertaan dalam forum internasional seperti Orange Forum 2025 memperkuat posisi IIF dalam mendorong integrasi pembiayaan hijau ke rantai investasi nasional.